Jajaran KPU Jangan Main-main dalam Penyelenggaraan Pemilu

Anggota KPU, Hasyim Asy’ari, tentang Proses Pelaksanan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019

Beban kerja penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tahun politik ini tak ringan. Ada dua agenda yang harus dilaksanakan dengan waktu yang berdekatan, yakni pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019.

Di tengah godaan untuk berbuat tak netral, tentu melaksanakan dua agenda besar itu jadi tantangan tersendiri bagi KPU.

Apalagi beberapa waktu lalu, pihak aparat penegak hukum menangkap tangan penyelenggara pemilihan di Garut, yang tertangkap basah menerima suap terkait dengan pencalonan kepala daerah.

Ini tentu jadi tamparan bagi KPU. Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai anggota KPU, Hasyim Asy’ari, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Soal operasi tangkap tangan terhadap anggota KPU di Garut, tanggapan Anda?

Ini membuat kami tak enak. Itu saya kira penting, terapi seperti itu supaya jajaran kami tidak mainmain dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Begitu ada satu yang dilakukan tindakan penegakan hukum maka kemudian ini menjadi shock therapy supaya yang lain tidak main-main, ini penting.

Persiapan pilkada serentak sendiri bagaimana?

Ya, proses pencalonan pilgub di Papua yang agak alot. Tapi, alhamdulillah bisa diselesaikan. Artinya, ini ada kemajuan dibanding lima tahun yang lalu.

Seingat kami, proses pencalonan di sana itu sampai molor lebih dari satu tahun karena DPRP Papua itu merasa masih punya wewenang dalam pelaksanaan pilkada sampai kemudian sengketa antarlembaga antara KPU dengan DPRP ke MK.

Kemarin berbagai macam langkah perundingan kita lakukan antara KPU, DPRP, dan MRP difasilitasi oleh Pak Mendagri, alhamdulillah sudah ada titik temu walaupun agak mundur sedikit dari jadwal yang sudah ditentukan

. Tapi, penetapan calon sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu salah satu hal, di Papua ini yang mungkin kita waspadai. Seingat saya, tahun 2021 nanti itu dana Otsus Papua batas akhir untuk dikucurkan. Sehingga bisa jadi pilgub ini jadi semacam titik tonggak bagi orang-orang yang nyalon sebagai kepala daerah atau gubernur di sana.

Kalau soal tahapan secara keseluruhan, adakah masalah yang serius?

Yang kedua, soal tahapan. Sejak September 2017, Pilkada 2017 dimulai. Sejak Oktober 2017, Pemilu 2019 dimulai. Sehingga dalam waktu yang bersamaan waktu yang berhimpitan itu dua kegiatan besar ini berjalan.

Sehingga benar yang disampaikan Pak Mendagri tadi bahwa ada situasi partai ini ukur diri untuk Pemilu 2019. Itu patokannya Pilkada 2018. Apalagi data menunjukkan pemilih yang terlibat dalam Pilkada 2018 sekitar 80 persen dari jumlah pemilu secara nasional.

Itu artinya potretnya di 2018 ini, apalagi provinsi-provinsi besar seperti Jateng, Jabar, Jatim, dan beberapa provinsi yang dijadikan simbol-simbol politik seperti Lampung, Riau, Sumut, Kalbar, Kaltim, Sulsel, Papua, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTB, NTT, ini Pilkada semua.

Ini tantangan bagi KPU?

Tantangan juga iya. Situasi yang dihadapi ini. Kemudian di tahapan yang seperti ini desain UU. Ada desain yang menurut pandangan kami tidak ideal. Di tengah-tengah penyelenggaraan ini kemudian ada proses pergantian anggota KPU provinsi dan kabupaten atau kota yang saat ini prosesnya sedang berjalan.

Kalau di UU yang lama, UU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu bagi KPU yang sedang menyelenggaraakan pilkada itu masa jabatannya diperpanjang sampai dengan penyelenggaraan pilkada. Demikian juga tentang pilkada serentak dan pemilu serentak ini ternyata kalau di bagian awal dibayangkan akan efisien, ternyata biayanya membengkaknya luar biasa.

Kalau dalam pandangan kami, sekiranya ke depan dapat didesain ulang tentang keserentakan itu. Ini mengapa karena serentak dalam hal pemungutan suara untuk pilkada saja. Demikian juga serentak dalam hal pemilu DPR dan pemilu presiden.

Mengapa harus begitu?

Karena yang merupakan sistem pemerintahan ini kan relasi antara eksekutif dan legislatif. Presiden, DPR di tahun yang sama karena masa jabatannya sama-sama di situ.

Tapi di daerah ada yang tidak ideal. Sebagai contoh yang 17 provinsi yang pilgub sekarang ini. Mereka ini diajukan oleh parpol yang punya suara atau yang punya kursi DPRD hasil Pemilu 2014.

Tahun depan sudah pemilu lagi, konstelasi politiknya sudah berubah. agus supriyatna/AR-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *