Jelang Pemilu 2019, Bawaslu Sekadau Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Sumber

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU – Dalam rangka pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden 2019, Bawaslu Kabupaten Sekadau menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif.

Kegiatan tersebut digelar di gedung Ketaketik, Jl. Merdeka Selatan Jumat (10/8). Dan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Sekadau Nur Soleh, beserta dua komisioner Bawaslu Al Aminuddin dan Teodurus Sutet, serta Kepala Sekretariat Paskalis Rikardus.

 

Baca: Nasdem Nyatakan Seluruh Berkas Bacaleg Siap

Baca: KPU Kota Pontianak Telah Lakukan Tiga Kali Verifikasi Berkas Bacaleg

Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau Nur Soleh mengatakan, sosialisasi tersebut digelar guna memberikan pemahaman agar pemilu 2019 berjalan dengan lancar dan aman. Untuk itu, perlu diketahui setiap tahapan dan juga potensi timbulnya permasalahan.

“Seperti memutus perkara sengketa dan administrasi. Tahapan pendaftaran caleg sudah dilakukan. Dan kampanye adalah bentuk kegiatan penyampaian visi misi, program oleh calon legislatif, atau dilakukan dengan pencitraan diri,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, Tahapan kampanyr dimulai pada 23 September 2018 sampai 14 April 2019. Dan tugas sebagai PPL ketika ada pra kampanye, kampanye dan pasca kampanye. Pastikan tidak ada caleg di wilayah tersebut mencuri start kampanye, karena hal tersebut jelas pelanggaran.

“Sebentar lagi juga Idul Adha, nah jangan sampai ada baleho yang berisikan ucapan selamat oleh para caleg dengan berisikan nomor urut partai, atau yang berbau kampanye itu jelas tidak diperbolehkan. Hanya cukup nama saja dan ucapan tidak ada embel-embel lainnya,” tegas Nur Soleh.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sekadau Paskalis Rikardus mengatakan, pihaknya memiliki kewenangan tidak hanya sebagai pengawas tapi juga sebagai pemutus perkara.

“Bawaslu juga mengajak peran serta semua pihak berpartisipasi dalam tiap tahapan. Keterlihatan dalam pengawasan penting untuk menentukan adalah berhasil tidaknya pemilu. Upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, tantangan besar yaitu membangun kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu perlu kolaborasi antara Bawaslu dan kelompok masyarakat sipil dalam meningkatkan paritipasi pengawasan masyarakat. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *