KPU Nduga harus bekerja profesional

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Nduga diminta bekerja profesional dan independen. Permintaan itu datang dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Nduga, Ikabus Gwijangge.

Menurut Ikabus Gwijangge, sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), KPU Nduga tidak bisa bekerja dan berjalan sendiri, tetapi harus selalu bersinergi dengan pemerintah maupun pihak legislatif.

Ia mencontohkan terkait daftar pemilih tetap (DPT) kabupaten Nduga pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) provinsi Papua tahun 2018, masih terjadi beda pendapat antara KPU dan pemerintah.

Gwijangge, legislator dari Partai Golkar, mengaku KPU maupun pemerintah hingga legislatif tidak lagi harus mempertentangkan soal DPT. Sebab itu bukan hal baru, masalah serupa pernah terjadi sebelumnya.

Bercermin dari Pemilu Legislatif 2014, timbul konflik di masyarakat hingga penyegelan kantor KPU Nduga, hal itu dpicu beda persepsi masalah DPT serta pembagian daerah pemilihan (Dapil).

“Rakyat jangan lagi dikorbankan hanya gara-gara hal-hal seperti ini. Pesta demokrasi jangan menimbulkan efek negatif,” kata Ikabus Gwijangge, kepada wartawan di Wamena, Senin (26/3/2018).

Sebelum KPU Pusat mengeluarkan daftar pemilih sementara (DPS) pada 27 Maret 2018 untuk kabupaten Nduga, KPU setempat belum mempunyai data valid terkait jumlah pemilih.

Selama ini dari legislatif maupun eksekutif sudah sampaikan kepada KPU maupun Panwas Kabupaten Nduga, ternyata KPU tidak pernah konsisten terhadap data pemilih yang dipakai.

“Mereka (KPU Nduga-Red) selalu taputar, tidak tahu data mana yang mereka pakai,” ujarnya.

Ikabus juga mengklaim anggota KPU Nduga tidak kompak dan terkesan jalan sendiri-sendiri. Ada kubu-kubu yang dibangun di dalam KPU Nduga. Itu sebabnya ia menegaskan, soal DPT, KPU harus berpatokan pada data resmi kependudukan dari pemerintah.

“Yang punya hak dan punya data itu seharusya Pemerintah Kabupaten Nduga. KPU Nduga hanya melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu,” katanya.

Gwijangge menjelaskan pada medio Februari, pemerintah bersama DPRD Nduga sudah bertemu Kementerian Dalam Negeri terkait perbaikan data sebaran penduduk DAK2 untuk Pemilukada Gubernur tahun 2018.

Persebaran penduduk pada Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) tahun 2018 untuk Pilgub menyesuaikan semester 2 tahun 2017 kabupaten Nduga yang telah direvisi. Perihal sinkronisasi data perseberan dan jumlah penduduk adalah sebesar 106.354 jiwa.

“Data dari pemerintah inilah yang harus dipakai KPU Nduga sebagai petunjuk dalam penentuan DPT Pilgub nanti,” tegasnya.

Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, mengatakan komisioner KPU dalam melaksanakan pemilu harus meninggalkan empat kebajikan.

“Saya yakin pasti kita bertekad meninggalkan sesuatu yang baik, jejak yang baik, catatan yang baik, dan potret yang baik, kepada rekan-rekan kita yang mana akan melanjutkan estafet ini,” ujarnya saat membuka bimbingan teknis penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada Pileg 2019, di Jayapura, Selasa (23/1/2018 ). (*)

loading…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Komen Saya

  • Warga Bicara Soal Tiket Pesawat yang Mahal di Papua

    26 November 2015 | 11:58 pm

  • Jejak Pasukan Sekutu di Bougainville

    23 November 2015 | 11:44 pm

  • 10 Fakta Hiu Karpet Berbintik

    23 November 2015 | 11:34 pm

  • Apa Kata Mereka Tentang Kawasan Cagar Alam Cycloop?

    19 November 2015 | 11:26 pm

Laporan Warga

Simak Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *