Melihat Kesiapan Suku Polahi Menyambut Pesta Demokrasi

Sumber

Hargo.co.id  – Masyarakat suku terasing Polahi, yang mendiami kawasan Hutan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo perlahan mulai mengerti, jika mereka hidup di Indonesia, negara yang menganut sistem demokrasi. Selama ini mereka tak pernah tahu jika mereka dilindungi negara. Termasuk menjamin mereka bisa berpartisipasi dalam Pemilu

Yudistira Saleh / Desa Bina Jaya

Seorang pria berjanggot putih lebat, duduk paling depan di rumah kepala dusun Pilomuluta, Desa Bina Jaya, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, awal pekan (10/6).

Pria yang usianya diperkirakan lebih dari 60 tahun itu tidak datang sendiri. Ia mengajak 24 keluarganya ‘turun gunung’ hanya untuk mendatangi rumah kepala dusun Pilomuluta, Udin Mole.

Pria berjanggot ini adalah Bakiki Nani, pimpinan salah satu kelompok suku Polahi. Bakini Nani dan warganya memang sudah sering berinteraksi dengan masyarakat di desa. Tapi tidak rutin.

Mereka turun gunung hanya untuk mencari bahan pangan yang tidak ada di hutan. Seperti garam. Begitu pun dengan pakaian.

Polahi lebih memilih hidup ditengah hutan, berkebun dengan berpindah-pindah tempat. Hari itu, rombongan Bakiki Nani memang diminta kepala dusun Udin Mole untuk ke rumahnya.

Udin Mole bahkan heran, ternyata Bakiki Nani sangat menghargai undanganya, karena mengajak seluruh anggota kelompoknya. Menurut Udin Mole, mereka sangat ‘malas’ ke desa, jika tak ada urusan. Seperti mencari garam.

“Alhamdulillah setelah dibujuk akan diberi baju dan lain-lainya, mereka berhasil saya bujuk untuk turun gunung,” terang Udin Mole.

Undang Udin Mole terkait dengan sosialisasi Pemilu yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo.

Bawaslu memang ingin memastikan, apakah mereka juga terdata sebagai wajib pilih dan memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan nasib bangsa lima tahun mendatang.

Faktanya, jangankan bicara Pemilu, apalagi memperkenalkan calon legislatif dan Presiden.

KTP saja mereka tak punya. Padahal KTP merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI), KTP juga adalah syarat utama untuk bisa mencoblos pada Pemilu.

Terkait itu, pemerintah sepertinya harus ekstra agar warga suku Polahi ini terdata dalam administrasi kependudukan sehingga bisa diterbitkan KTP.

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar saat diwawancarai Gorontalo Post menyebutkan, pelaksanaan kegiatan sosialisasi itu merupakan salah satu upaya penyebarluasan informasi oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo, untuk memastikan informasi pemilu sampai hingga ke lapisan terbawah pemilih pemilu.

“Kegiatan ini merupakan sosialisasi peran partisipasi pemilu bagi masyarakat pedalaman yang ada di Gorontalo, dimana kami inginkan semua wajib pilih ikut merayakan pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2019 mendatang,” ujarnya.

Para warga Polahi pada umumnya mendiami hutan yang jaraknya puluhan kilometer dari desa. Mereka tinggal berpindah-pindah dan bergantung dari hasil perkebunan sederhana dan hasil hutan.

Jumlah suku Polahi sendiri menurut warga setempat cukup banyak. Kelompok Bakiki Nani hanya salah satunya.

Kelompok Bakiki Nani yang awalnya dipimpin Babuta itu awalnya sudah dibuatkan rumah melalui bantuan pemerintah, karena sudah sering berinteraksi dengan warga desa.

Tapi rumah bantuan itu, mereka tidak gunakan. Para suku polahi lebih memilih di hutan.

Gias Ntobuo, salah seorang perangkat desa setempat mengatakan, pelaksanaan sosialisasi oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo itu sangat membantu pihaknya, untuk mensosialisasikan demokrasi untuk warga suku pedalaman.

“Selama ini mereka selalu ketinggalan informasi, semoga kedepannya tidak lagi,” ujarnya. Olehnya Gias berharap, kedepannya kegiatan ini bisa terus dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang ada di Gorontalo. (Hg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *