Menaker Baru Harus Responsif Terhadap Program Jaminan Sosial

Sumber

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS Hery Susanto (kiri) saat berbicara dalam diskusi bertema Urgensi Peningkatan Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (22/10/19). Foto: Kornas MP BPJS

jpnn.com, JAKARTA – Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS Hery Susanto berharap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang baru harus responsif dan cakap dalam mengelola aspek jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kabinet Jokowi periode lalu, kurang responsif dalam program peningkatan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan yang stagnan dan tidak menjalankan amanat PP 44 tahun 2015 tentang Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja,” kata Hery di Jakarta, Rabu (23/10).

Untuk diketahui, Presiden Jokowi hari ini telah melantik para menteri di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Politikus PKB Ida Fauziah dilantik menjadi Manaker untuk menggantikan posisi M Hanif Dhakiri.

Baca Juga:

Hery Susanto saat diskusi bertema Urgensi Peningkatan Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (22/10/19) menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sejauh ini telah menyalurkan dana investasinya, antara lain sebesar 60 persen dalam bentuk surat utang. Namun, sayangnya manfaat program BPJS Ketenagakerjaan tak kunjung meningkat.

Menurut Hery, penyaluran dana investasi juga perlu memperhatikan substansi program jaminan sosial yang digariskan UU BPJS, bahwa negara hadir dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial.

“Mestinya pemerintah melalui BPJS TK harus meningkatkan aspek manfaat program untuk pesertanya. Jangan sampai iuran peserta naik tetapi manfaat programnya tidak naik alias alami stagnasi,” kata Hery.

Baca Juga:

Hery menilai manfaat program BPJS TK khususnya yakni Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan manfaat tambahan lainnya, pun stagnan alias tidak meningkat. Padahal BPJSTK sudah memiliki peserta dengan jumlah terdaftar sebanyak 48,4 juta orang.

Di forum yang sama, Irvansah Utoh Banja, selaku Deputi Direktur Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa dalam usulan revisi PP 44 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kematian (JKM) ada peningkatan santunan dari Rp 24 juta dan beasiswa sampai dengan kuliah S1 untuk 1 orang anak peserta menjadi Rp 42 juta dan beasiswa hingga kuliah S1 untuk dua orang anak peserta.