Mencari Makna Politisasi Agama Jelang Pemilu

Sumber

Sukoharjo – Para elite politik kerap memperdebatkan ‘politisasi agama’ saat memasuki masa pemilihan umum (Pemilu). Politisasi agama seringkali dianggap negatif, lantas bagaimana makna sebenarnya?

Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional ‘Perspektif Hadratus Syaikh KH M Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan Terhadap Politisasi Agama’ yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) hari ini.

Hadir sebagai pembicara, Guru Besar UIN Yogyakarta, Prof Dr Abdul Munir Mulkhan, mengatakan agama Islam mengatur seluruh sendi kehidupan, tak terkecuali politik. Namun belakangan, politisasi agama dikhawatirkan bisa memecah belah bangsa.

“Dalam Islam, ke WC pun diatur, apalagi urusan mengatur masyarakat (politik). Tapi persoalannya bagaimana sekarang mengaturnya,” kata dia, Sabtu (31/3/2018).

Dia menjelaskan bahwa politisasi agama sangat diperlukan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa memandang golongan. Dia mencontohkannya dengan pemikiran KH Ahmad Dahlan.

“Dalam Kongres Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan mengatakan bahwa memimpin kehidupan harus dengan metode Alquran. Yaitu bahwa manusia seluruhnya harus bersatu hati agar bisa hidup bersama di dunia dengan penuh damai sejahtera. Meski memiliki bangsa berbeda, sesungguhnya satu darah satu daging karena keturunan Nabi Adam,” ungkap Munir.

Sejalan dengan itu, KH Hasyim Asy’ari pernah menuturkan bahwa politisasi agama dapat menimbulkan perpecahan jika pemimpin tidak mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan golongan.

“Perpecahan antarmanusia adalah bahaya besar yang disebabkan kebekuan hati, meskipun berpendidikan tinggi, akibat para pemimpin gagal mendahulukan kebaikan dan kesejahteraan bagi semua manusia bukan hanya bagi golongan dan kelompoknya sendiri,” ucapnya.

“Agama itu mulanya bercahaya, lalu suram akibat pemeluknya sendiri. Karena itu pemeluk agama harus mengikuti akal pikiran yang suci, membuka diri, menambah ilmu dan bertindak berdasarkan ilmu dan hati yang suci,” imbuh dia.

Sementara itu, Rektor Universitas Hasyim Asy’ari, Dr KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah, menyebut bahwa sejumlah politisasi agama telah lama dilakukan untuk mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia.

“Politisasi agama pertama ialah resolusi jihad pada Oktober 1945 untuk mendorong pemuda muslimin berjihad mempertahankan tanah air melawan sekutu. Pada saat itu politisasi agama adalah sebuah keharusan,” katanya.

Namun dia tidak menampik bahwa saat ini ayat-ayat kitab suci banyak disalahgunakan hanya untuk kepentingan kekuasaan. Dengan kegiatan diskusi tersebut, dia ingin memahamkan masyarakat bahwa politisasi agama dapat berakibat positif dan negatif.

“Jadi politisasi agama itu boleh, tapi harus untuk kepentingan masyarakat dan negara. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan kriteria mana yang negatif dan yang positif agar bisa menjadi acuan pemerintah membuat regulasi,” tutupnya.
(sip/sip)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *