Miskin figur muda, pemilu tak menarik lagi

Diskusi pemuda membahas figur alternatif pemimpin baru di pilpres 2019. (Robi/ Alinea)

Belantara pencalonan kepala daerah dalam hajatan demokrasi mendatang diwarnai dengan wajah-wajah lama. Demikian halnya dengan pemilu presiden, yang polarisasinya kian tajam mengarah pada dua tokoh, Jokowi dan Prabowo Subianto. Sementara figur alternatif baru yang berasal dari kalangan aktivis muda, sangat jarang masuk dalam diskursus politik.

Padahal jika merujuk pada fitrah pemuda, mengutip Tan Malaka, idealisme adalah satu-satunya hal yang tak bisa dibeli dari mereka. Maka nihilnya partisipasi pemuda dalam gelanggang politik sangat disayangkan. Berangkat dari sinilah, diskusi bertajuk “Figur dan Tantangan Indonesia Masa Depan” dihelat di Demang Coffe Sarinah, jakarta, Kamis (22/3).

Diskusi tersebut menguraikan pemikiran pemuda yang tergabung dalam ikatan Cibodas, perluasan dari gerakan pemuda Cipayung yang dulunya diwakili HMI, GMNI, GMKI, PMII, dan PMKRI. Sekawanan pemuda ini menganggap, dengan majunya pemuda yang bisa menjaga idealismenya, tanpa terjebak politik transaksional, maka maka akan membuat pesta demokrasi Indonesia lebih berwarna. 

Ketua Umum Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, Ardy Soesanto mengatakan, belum banyak kelompok pemuda dan aktivis yang muncul dalam perhelatan capres maupun cawapres. Menurutnya, hanya beberapa tokoh saja yang berangkat dari golongan aktivis seperti Soekarno, Abdurahman Wahid, dan Jusuf Kalla. Kalau pun ada yang maju, biasanya itu tak lebih dari figur pesanan tokoh lama yang memilih bersembunyi sebagai “King Maker” dan mengendalikan dari balik panggung.

Ardy merumuskan sejumlah kriteria yang bisa digunakan sebagai pertimbangan memilih pemimpin baru di tanah air. Pertama, pemimpin tersebut mestinya berasal dari kalangan aktivis yang berpikiran terbuka. Sebab bagi mereka, sejumlah isu berbau sentimen SARA tak akan dikapitalisasi sebagai modal untuk kampanye hitam atau negatif.

Di mata Ardy, isu sentimen SARA termasuk agama sudah selesai. Kelompok aktivis muda sudah saatnya menelurkan gagasan ihwal memajukan bangsa. Bukan seperti figur lama yang terlanjur berada di zona nyaman, sehingga menafikan gagasan-gagasan baru.

“Kita lelah melihat pertarungan politik, selesai pertarungan (di pemilu) pun masih terus bertarung melawan (oposisi). Padahal bagi kami dari kalangan Cibodas, isu perbedaan itu sudah tidak dibahas lagi,” ujarnya.

Syarat kedua, pemimpin harus terbuka, tegas, dan tahan menghadapi guncangan politik. Seorang figur pemimpin di tahap ini, lanjutnya, berpikir semua perbedaan gagasan dan latar belakang masyarakat sebagai berkah sehingga tak perlu dikapitalisasi, untuk menjatuhkan lawan. Sementara yang terjadi saat ini, masing-masing calon berlomba-lomba untuk mengebiri lawan politiknya dengan senjata sentimen rasial atau agama.

Selanjutnya, seorang pemimpin harus pernah mengkritisi pemerintah dan juga tak masalah dikritisi balik. Syarat ketiga ini menjadi relevan, di kala menurunnya adab politik di mana pejabat begitu reaktif menghadapi kritik. Misalnya yang terjadi pada perseteruan Luhut Pandjaitan dan Amien Rais belakangan ini. 

“Dua tahun belakangan masyarakat Indonesia hidup dalam ketegangan yang luar biasa, sehingga yang dibutuhkan adalah figur pemimpin yang santai tapi tegas dan tidak provokatif. Tegas dalam prinsip, punya komitmen membela NKRI, juga bisa lunak dan lugas berbicara dengan semua komponen anak bangsa,” katanya.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, persoalan krusial dewasa ini adalah menguatnya populisme politik yang mengancam demokrasi. Kontestasi pilpres dalam hal ini menjadi sarana untuk menyeleksi sosok muda yang bisa membawa perubahan masa depan Indonesia.

Menurut Cucun, ada yang lebih penting dari sekadar elektabilitas calon, tapi berkenaan dengan bangkitnya nyali kaum muda. Ia mencontohkan, peristiwa penggulingan tirani Soeharto pada 1998 yang kemudian melahirkan reformasi. Gagasan pemuda yang bergulir saat itu menarik, karena dijadikan bahan untuk menerbitkan harapan baru bagi publik.

Sayangnya, di tengah hingar bingar politik, agenda reformasi yang dulu dipelopori kaum muda justru ternodai dengan isu populisme agama, politik, dan sentimen lain. Isu tersebut didesain sedemikian rupa oleh golongan tua yang masih menginginkan romantisme masa lalu bisa bangkit kembali..

Terkait isu-isu yang menggoyang demokrasi Indonesia, Sekjen PMII Sabolah Al Kalamby angkat bicara. Menurutnya hal itu bisa terjadi lantaran golongan aktivis muda susah memasuki gelanggang politik praktis, akibat sudah didominasi konglomerat dengan gagasan usang.

“Aktivis tidak memiliki ruang yang cukup dan nyata, sehingga politik saat ini didominasi oleh kaum konglomerat,” ujarnya. Hanya beberapa persen saja, lanjutnya, pejabat politik yang berasal dari aktivis. Itu pun setelah dikurangi mereka yang terjebak dalam politik transaksional, alih-alih teguh merawat idealisme mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *