Panwaslu Kota Tangsel Proses 4 Kasus Pelanggaran Pemilu

TANGERANG – Netralitas jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam mengahadapi pemilihan umum (Pemilu) terhadap partai politik yang diduga melakukan pelanggaran kampenye atau mencuri start kegiatan tersebut terus dipantau Panwaslu setempat.

Kurun waktu anurai hingga Maret 2018 ini jajaran Panwaslu Kota Tangsel telah memproses empat laporan pelanggaran kegiatan Pemilu khususnya keterlibatan anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan partai politik yang start Pemilu, kata Ketua Panwaslu  (Panitia Pengawas Pemilu) Kota Tangsel, Aas Satibi, Rabu (28/3/2018).

Untuk dugaan keterlibatan anggota PKK sebagai anggota partai hasil rapat Panwaslu beberapa waktu lalu memang tidak terbukti dan hanya satu partai politik yang terbukti dan Panwaslu telah memberikan sanksi tertulis kepada pengurus partai yang bersangkutan.

Sedangkan dugaan keterlibatan anggota PPS sebagai anggota partai masih dalam proses verifikasi, ujarnya untuk kerlibatan delapan Plt lurah dan seorang Sekretrais Lurah sebagai anggota partai diputuskan Panwaslu dilanjutkan atau ditindaklanjuti ke Walikota Tangsel.

“Ada empat temuan dugaan pelanggaran yang kita terima, ada satu temuan yang tidak dapat kita lanjuti . Satu temuan sedang di proses, satu temuan sudah kita teruskan untuk ditindak lanjuti ke Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany serta satu temuan lagi sudah dilanjuti,” imbuhnya.

Hal itu dilakukan karena bukan merupakan ranah pelanggaran Pemilu namun terkait pelanggaran UU lain sehingga diserahkan atau ditindaklanjuti ke pihak yang berwenang yaitu Pemkot Tangsel, kata A Satibi yang menambahkan ke delapan oknum Plt Lurah dan seorang Sekel yang namanya sempat menjadi terlapor di Panwaslu Tangsel di antaranya, H.Abdillah,HS, H.Nasan Wijaya, H.Edi Junaedi, OO Madiyah Sugianto,Mahfud Budiawan,H.Sulaeman Limbong, Saadon Aja Asmira, Saih Tahir,dan Abdul Hani.

(anton/sir)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *