PDIP Gelar FGD Bahas Pilkada dan Pemilu, Isu SARA Disorot

Sumber

Jakarta – PDIP menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas pilkada, pemilu dan pilpres. Salah satu yang dibahas adalah soal isu SARA.

FGD bertajuk ‘Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pileg, Pilpres 2019 Secara Demokratis’ ini digelar oleh KPU bersama komite bidang politik dan keamanan PDIP di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakpus, Selasa (24/4/2018). Acara dibuka oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Ibu Megawati menyampaikan dengan focus group discussion ini kita kembali pada spirit demokrasi untuk rakyat, kembali pada spirit kekuasaan itu harus didedikasikan bagi bangsa dan negara, bukan bagi pemimpinnya,” ucap Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Hadir sebagai pembicara dalam FGD itu yakni Komisioner KPU Ilham Saputra, pakar politik Ramlan Surbakti, sosiolog Thamrin A Tomagola, mantan komisioner KPU yang juga pakar politik dari UI Chusnul Mar’iyah, dan pengamat politik Hanta Yuda. Diskusi dimoderatori oleh politikus PDIP Aria Bima.

Kembali ke sambutan Hasto, dia mengatakan pemilu sebagai alat mencari dan menentukan pemimpin harus mengedepankan persatuan bangsa.

“Persoalan dengan identitas kebudayaan kita sebagai orang timur, persoalan terkait dengan tradisi bahwa berpolitik itu membangun peradaban, itu tidak boleh hilang hanya gara-gara persoalan kekuasaan itu,” ujar Hasto.

Dia juga menuturkan, kualitas demokrasi Indonesia juga menentukan tingkat kualitas sebagai bangsa. Jika demokrasi berjalan mundur, maka, menurut Hasto, hilanglah peradaban politik Indonesia sebagai bangsa besar.

“Kalau kita mundur, hanya (mencari) kekuasaan, lalu hilanglah peradaban politik kita sebagai bangsa yang besar, maka tidak ada gunanya demokrasi. Itu pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” tutur Hasto.

“Bukan persaingan untuk memecah belah bangsa. Kemudian asal menang. Kemudian asal menang itu, apapun dilakukan,” imbuhnya.

Dalam diskusi, Guru Besar sekaligus Sosiolog UI Thamrin Tomagola mengatakan saat ini sudah berlangsung politik yang tidak beradab. Salah satu indikatornya adalah isu SARA dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

“Keadaan demokrasi dan politik hari ini memang sangat menyakitkan. Isu SARA dimanfaatkan dan dibawa-bawa ke politik,” ucap Thamrin.

“Mengapa sampai hal tersebut terjadi. Keadaan itu terjadi karena DPR tidak berfungsi penuh membawa aspirasi rakyat dan memenuhi aspirasinya,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, mantan anggota KPU Chisnul Mariyah menilai demokrasi itu memang kompetitif, namun tak boleh ada kekerasan.

“Demokrasi itu tidak boleh ada kekerasan atau kudeta. Dia harus kompetitif,” jelas Chisnul.
(tor/van)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *