Pelantikan Tiga Pimpinan Baru MPR Tanpa Kehadiran Fraksi PPP

JAKARTA, KOMPAS.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak hadir dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Sidang Paripurna tersebut mengagendakan pelantikan tiga pimpinan baru MPR, yakni Ahmad Basarah dari Fraksi PDI-P, Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB, dan Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra.

“Sidang paripurna tidak dihadiri oleh Fraksi PPP berdasarkan surat yang kami terima,” ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat membuka sidang.

Meski demikian, sidang paripurna tetap berjalan dengan diikuti oleh sembilan fraksi dan satu kelompok perwakilan DPD.

Zulkifli mengatakan, penambahan Pimpinam MPR tersebut telah sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 427A Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3)

“Sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sembilan fraksi dan satu perwakilan kelompok DPD,” tutur Zulkifli.

Proses pelantikan diawali dengan pengucapan sumpah Wakil Ketua MPR RI dan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Dalam pelantikan tersebut, hadir pula Menko PMK Puan Maharani, Menkumham Yasonna Laoly, Menristekdikti M. Nasir dan Menaker Hanif Dhakiri.

PPP tak mau hadir

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di MPR Arwani Thomafi memastikan fraksinya tak akan hadir dalam pelantikan tiga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Saat rapat gGabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018) lalu, Arwani menyampaikan protes terkait penambahan kursi wakil ketua MPR bagi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Arwani, berdasarkan pPasal 427A huruf c Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), PKB tidak berhak menduduki kursi pimpinan MPR.

Pasal 427A huruf c UU MD3 menyatakan, penambahan kursi wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum tahun 2014 urutan ke-1, urutan ke-3,serta urutan ke-6.

Arwani mengatakan, dalam sistem kepemiluan, frasa “perolehan suara” dalam pasal tersebut tidak bisa diartikan sebagai “perolehan kursi”.

Dalam perolehan suara pemilu 2014, partai yang meraih suara tertinggi yakni PDI-P (18,95 persen).

Sementara, urutan ketiga yakni Partai Gerindra (11,81 persen) dan urutan keenam yakni PAN (7,59 persen).

Jika dilihat dari segi perolehan kursi terbanyak, PKB memang menempati posisi ke-6. Namun, yang tertera dalam UU MD3 didasarkan pada perolehan suara terbanyak.

Dengan demikian, Arwani memandang, jatah satu kursi wakil ketua MPR tidak bisa diberikan kepada PKB.

“Teman-teman yang pernah terlibat dalam Pansus RUU Pemilu paham benar suara dan kursi itu berbeda bukan hal yang sama terutama dalam konteks uu pemilu. Ada suara terbanyak dan ada kursi terbanyak,” kata Arwani.

Selain itu, implementasi Pasal 427A huruf c seharusnya memakai tafsir perolehan suara.

Sebab, kata Arwani, jika memakai perolehan kursi, ada kemungkinan partai yang memiliki perolehan kursi di DPR yang sama.

Sementara, kemungkinan tersebut tidak akan terjadi jika perolehan suara di DPR ditafsirkan sebagai perolehan suara nasional.

Kompas TV Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berziarah ke makam almarhum mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *