Pemilu 1999 Dinilai sebagai Pesta Demokrasi Paling Buruk dalam Sejarah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Komisioner KPU untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, Edwin Henawan Soekowati, menilai pemilu tahun 99 curang dan tidak sah.

Walaupun, kata dia, KPU saat itu sangat netral karen terdiri dari perwakilan parpol-parpol dan pemerintah.

Sementara menurut Edwin, Pemilu 1955 hasilnya yang paling jujur dan adil karena penyelenggara pemilu netral.

Ini hasil evaluasi 11 kali sejarah penyelenggaraan pemilu tingkat nasional di Indonesia mulai dari era Soekarno, era Soeharto sampai era Reformasi tahun 2014.

“Pemilu 1999 justru hasilnya sangat buruk, tetapi tidak banyak diungkap mengingat saat itu semua orang termasuk elit politik terbuai euforia reformasi,” kata Edwin saat jadi nara sumber diskusi bertajuk “Kredibilitas, Integritas dan Netralitas KPU/KPUD dalam Penyelenggaraan Pilkada/Pileg/Pilpres” di Jakarta, Senin (19/3/2018) yang diselenggarakan Soekarno Hatta Institute.

Menurut Edwin, persoalan Daftar Pemilih Tetap DPT Pemilu 1999 lebih buruk.

“Bahkan saya dan kawan-kawan Anggota KPU (waktu itu) tidak bisa mengakses data pemilih. Data pemilih setiap Dapil juga tidak bisa diketahui,” kata Edwin.

Demikian pula, kata dia, proses IT penghitungan suara sangat tertutup dikuasai pihak pemerintah berikut pihak asing yang merupakan donatur penyelenggaraan pemilu 99.

Edwin menambahkan ratusan ribu kecurangan dan pelanggaran terjadi dalam Pemilu 1999 dan tidak ada proses hukumnya.
“Data-datanya masih ada, saat KPU lagi memprosesnya tiba-tiba presiden BJ Habibie menandatangani hasil pemilu tahun 1999,” kata dia.

Selain itu, menurutnya, Pemilu 1999 bukan hanya diwarnai kejanggalan DPT Dan Proses penghitungan Suara saja, tetapi keabsahan pemilu itu juga tidak sesuai dengan UU No.3/1999 tentang Pemilu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *