Pemilu 1999 Disebut Terburuk

Pemilu 1999 Disebut Terburuk

Ilustrasi–medcom.id

Jakarta:Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1999 Edwin Henawan Soekowati menilai pemilu 1999 sangat buruk. Padahal, KPU saat itu sangat netral karena berisi perwakilan parpol dan pemerintah.

“Pemilu 1999 sangat buruk, tapi tidak banyak diungkap. Semua orang, termasuk elite politik terbuai euforia reformasi,” kata mantan Komisioner KPU Edwin Henawan Soekowati usai diskusi bertajuk “Kredibilitas, Integritas dan Netralitas KPU/KPUD Dalam Penyelenggaraan Pilkada/Pileg/Pilpres” di Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018.

Menurut dia, Pemilu 1955 termasuk paling jujur dan adil. Penyelenggara pemilu netral. Ini hasil evaluasi 11 kali sejarah penyelenggaraan pemilu tingkat nasional di Indonesia, mulai dari era Soekarno, Soeharto sampai era Reformasi 2014.

Baca: Pilkada DKI 2017 Dinilai Terburuk

Edwin mengatakan, persoalan daftar pemilih tetap Pemilu 1999 lebih buruk. “Bahkan saya dan kawan-kawan anggota KPU (waktu itu) tidak bisa mengakses data pemilih. Data pemilih setiap dapil juga tidak bisa diketahui,” ucap Edwin.

Proses penghitungan suara juga sangat tertutup. Menurut dia, itu terjadi karena teknologi informasi penghitungan suara dikuasai pihak pemerintah, berikut pihak asing yang menjadi donatur Pemilu 1999.

Edwin menambahkan ratusan ribu kecurangan dan pelanggaran terjadi dalam Pemilu 1999 dan tidak ada proses hukumnya. “Datanya masih ada, saat KPU lagi memprosesnya tiba-tiba presiden B.J. Habibie menandatangani hasil pemilu tahun
1999,” terang Edwin.

Menurut Edwin, pemilu 1999 bukan hanya diwarnai kejanggalan DPT dan proses penghitungan uara, tetapi keabsahan pemilu itu juga tidak sesuai dengan UU No.3/1999 tentang Pemilu. Waktu itu, tambahnya anggota KPU sebanyak 53 orang terdiri atas 48 pimpinan
partai politik dan lima orang mewakili pemerintah. 

Padahal berdasarkan UU tentang Pemilu, hasil Pemilu ditetapkan melalui berita acara yang ditandatangani minimal 2/3 anggota KPU. 

“Artinya, hasil pemilu harus ditandatangani minimal 35 anggota KPU. Ternyata hasil pemilu hanya ditandatangani 19 anggota KPU. Yang lain tidak tanda tangan hasil pemilu karena temuan kecurangan yang jumlahnya ratusan ribu itu dan belum ditindaklanjuti,” katanya.

Menurut Edwin, dengan tidak ditandatangani 2/3 anggota KPU sesuai ketentuan dalam UU tentang Pemilu, maka sebenarnya Pemilu 1999 tidak sah. Karena tidak ditandatangani 2/3 anggota KPU, walaupun kemudian ditandatangani Presiden BJ Habibie, jadi jelas hasil pemilu tahun 1999 tidak sah dan cacat  hukum.

(YDH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *