Pemilu 2019, KPU Kulonprogo Butuh 1250-an Pantarlih

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Dalam rangka menghadapi tahapan pemutakhiran daftar pemilih (mutarlih) Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo melakukan rapat koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Rabu (28/03/2018), yang difokuskan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Berdasar pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), jumlah TPS untuk Pemilu 2019 di Kulonprogo ada sekitar 1.250-an, sehingga juga dibutuhkan Pantarlih sejumlah itu.

Dijelaskan Marwanto MSi, Komisioner KPU Kulonprogo yang membidangi mutarlih, untuk membentuk Pantarlih, kami  perlu menentukan jumlah TPS terlebih dulu. Sebab, jumlah pantarlih sama dengan jumlah TPS, karena tiap satu TPS dibutuhkan satu pantarlih.

Penentuan jumlah TPS idealnya memang berdasarkan daftar pemilih hasil sinkronisasi antara data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dengan DPT Pilkada 2017. Namun karena hingga saat ini KPU Kulonprogo belum menerima data hasil sinkronisasi dari KPU Pusat, maka acuan yang digunakan adalah DPT Pilkada 2017.

“Diharapkan nanti datanya tidak jauh dari perkiraan kami. PPS dalam melakukan proyeksi pemetaan TPS sebenarnya tidak hanya berdasar DPT Pilkada an-sich, tapi sudah memperhitungkan potensi pemilih pemula, perpindahan pemilih datang dan warga yang belum e-KTP,” tegas Marwanto, Rabu (28/03/2018).

Selama hampir dua minggu ini KPU Kulonprogo sudah menginstruksikan kepada PPK dan PPS untuk melakukan pemetaan TPS di wilayahnya. Pemetaan ini dilakukan untuk menentukan proyeksi jumlah TPS pada Pemilu 2019, terkait perubahan regulasi yang mengatur jumlah pemilih tiap TPS.

“Bila di pemilu 2014 jumlah pemilih tiap TPS bisa sampai 500, saat ini hanya 300.  Praktis ini akan menambah jumlah TPS di Kulonprogo, yang juga akan menambah jumlah Pantarlih. Dari pemetaan TPS yang dilakukan PPS, jumlah TPS Pemilu 2019 di Kulonprogo ada sekitar 1.250-an. Dengan demikian nantinya juga dibutuhkan Pantarlih sejumlah itu,” ujar Marwanto.

Persyaratan yang harus dimiliki seorang Pantarlih diantaranya: berdomisili di wilayah kerja, bukan anggota parpol atau tim kampanye pasangan calon, bukan TNI/Polri, berusia minimal 17 tahun, bersedia menjadi anggota KPPS dan melakukan coklit sejak hari pertama 17 April. (Wid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *