Penambahan Wakil Ketua MPR Sedikit Bermasalah

Sumber

Jakarta – Wakil Ketua MPR, Mahyudin mengatakan, penambahan tiga pimpinan MPR dinilai sedikit bermasalah khususnya kursi yang akan ditempati partai pemenang keenam pada Pemilu 2014. Pimpinan MPR akan melakukan rapat gabungan dengan pimpinan DPR untuk membahas persoalan yang sempat diprotes Fraksi PPP tersebut.

“Suara hasil Pemilu 2014, ternyata suara keenam itu menurut tafsir Fraksi PAN adalah mereka, tapi kalau jumlah kursi keenam itu memang PKB,” terang Mahyudin di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (21/3).

Saat Pemilu 2014, ia menerangkan, PKB memenangkan banyak suara di daerah yang harga kursinya mahal seperti Pulau Jawa. Namun jumlah kursi justru lebih banyak didapatkan PAN. Jumlah suara yang dimaksud adalah secara nasional, sedangkan jumlah kursi adalah yang didapatkan untuk parlemen di DPR. “Ini yang akan dibahas dalam rapim (rapat pimpinan) gabungan, karena MPR sendiri kan tidak mungkin berani melakukan sesuatu apabila itu melanggar hukum, yang berpotensi digugat,” katanya.

Adapun surat protes yang dilayangkan Fraksi PPP terkait hal ini sudah diterima pimpinan MPR seminggu lalu.

Diketahui, penambahan pimpinan MPR akan dilakukan seiring berlakunya UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Pimpinan MPR akan ditambah tiga dari partai pemenang pemilu, yakni Gerindra, PDIP, dan PKB. Posisi PKB ini yang dipersoalkan. Sebab menurut PPP, penambahan pimpinan tersebut akan bertentangan dengan UU MD3.

PKB sendiri sudah mengajukan orang yang akan menduduki jabatan tersebut yakni ketua umumnya, Muahimin Iskandar (Cak Imin). “Jadi itu akan dibahas, karena kalau kita baca, itu bukan soal suara terbanyak di pemilu tapi di DPR, itu bisa diasosiasi dalam keputusan nanti,” kata Mahyudin.

MPR juga akan minta pendapat dari Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dahulu untuk menerjemahkan dan menafsirkan persoalan ini.

Sumber: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *