Penataan ulang dapil untuk Pemilu 2019

Penataan ulang dapil untuk Pemilu 2019

Komisi II bersama dengan Penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat untuk mengkaji dahulu penataan daerah pemilihan (dapil), apakah akan tetap atau berubah untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2019.

“Kami meminta kembali untuk diteliti dulu tentang draf penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019, karena ada usulan yang sudah disampaikan ternyata belum mendapat konfirmasi,” ungkap Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali saat memimpin RDP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Dari hasil penyampaian dapil oleh pihak KPU RI, data banyak yang sama seperti pada Pemilu 2014. Padahal, selama lima tahun belakang terdapat perubahan jumlah penduduk termasuk adanya daerah otonomi baru (DOB). 

“Data dapil ada yang sama dengan 2014, tapi ada juga karena perkembangan jumlah penduduk berubah, seperti otonomi baru, kita bisa melakukan pengecekan kriteria dan mencocokkan dengan UU,” kata politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman memaparkan data daerah pemilihan. Pada tahun 2014 tercatat 2012 dapil,  sedangkan pada 2019 mengalami kelonjakan sekitar 2159 dapil dari 508 kabupaten/kota. Usulan KPU tersebut berdasarkan diskusi antara pemegang kebijakan, parpol, dan pemerintah daerah yang mengusulkan penambahan dapil sebanyak 85 daerah.

Penataan dapil juga akan dilakukan di 17 Daerah Otonom Baru (DOB). “Jadi dapil yang ditambah itu, khusus untuk DPRD kabupaten/kota saja karena dipengaruhi banyak faktor salah satunya adalah pemekaran wilayah, dan hal itu mempertimbangkan 7 prinsip yang diatur dalam UU Pemilu,” jelasnya. 

Harus sejalan dengan UU Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, penataan daerah pemilihan (dapil) Anggota DPRD kabupaten/kota pada pemilihan umum tahun 2019 harus sejalan dengan semangat perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

“Penataan Dapil harus sejalan dengan UU 7/2017 yang di dalamnya terdapat 7 prinsip penataan dapil. Yang terpenting adalah penyederhanaan ini salah satunya kan meringankan biaya pemilu,” kata Riza di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, penataan dapil itu bukan untuk menyempitkan dapil terlalu kecil, karena akan memangkas representasi dan profesionalisme. Namun, jika terlalu lebar juga memiliki masalah dengan biaya politik yang tinggi.

“Penataan dapil ini memang sangat penting, makanya perlu dirumuskan hal yang prinsip di dalam terbentuknya dapil ditingkat kanupaten/kota,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman yang mengungkapkan penataan dapil ini, memang diserahkan kepada KPU berdasarkan data dari KPU di kabupaten/kota dan telah dilakukan uji publik.

“Nah saat ini mereka mengkonsultasikan kepada DPR terkait penambahan dapil. Kita menanyakan kriteria apa yang digunakan dalam penambahan dapil, ini sudah bagus tapi kita ingin mengetahui alasannya,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Sebagai informasi, tujuh prinsip penataan dapil yang dimaksud dan diatur dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah: 1) kesetaraan nilai suara, 2) ketaatan pada sistem pemilu proporsional, 3) proporsionalitas, 4) integralitas wilayah, 5) berada dalam cakupan wilayah yang sama (coterminous), 6) kohesivitas penduduk, dan 7) prinsip kesinambungan.

Dapil yang sudah terbentuk pada tahun 2014 lalu dapat dipertahankan komposisinya, kecuali dapil tersebut sudah tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip penataan dapil, atau terdapat penambahan atau pengurangan jumlah kecamatan, adanya perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya alokasi kursi dapil menjadi lebih dari 12 atau kurang dari 3 dan atau sebab atau alasan lain dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *