Penting! 8 Tuntutan Ketua DPRD se-Tanah Papua kepada Jokowi

Ketua DPRD Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa saat memegang salinan surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (24/9). Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA – Ketua DPRD Maybrat Ferdinando Solossa, buka-bukaan soal surat untuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang dititipkan melalui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, dalam pertemuan pada Selasa (24/9). Ferdinando tergabung dalam 48 ketua DPRD se Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) yang diajak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menemui Moeldoko, di Kantor KSP, Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta.

Saat pertemuan dengan Moeldoko, Ferdinando sempat membacakan poin pertama yang menjadi aspirasi masyarakat Papua dan Papua Barat tersebut, yakni meminta pemerintahan Presiden Jokowi berdialog dengan tokoh The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Baca Juga:

“Kami minta pemerintah membuka dialog dengan tokoh Papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULWMP, dan KNPB,” kata Ferdinando.

Sekadar catatan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya pernah menuding kedua organisasi tersebut sebagai dalang di balik kerusuhan di Papua dan Papua Barat pascakejadian rasisme yang dialami mahasiswa asal Bumi Cenderawasih, di Surabaya. (fat/jpnn)

Berikut isi surat lengkap para wakil rakyat Papua dan Papua Barat untuk Presiden Jokowi:

Surat kepada Presiden Republik Indonesia

Kami dari forum Pimpinan DPRD dan ADKASI se-Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) menyampaikan beberapa hal terkait situasi terkini untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh papua, khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau bersebrangan seperti ULMWP dan KNPB. Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di tanah papua. kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya (mutual trust) dari berbagai elemen masyakart.