Soal Pengaturan Lembaga Survei, Ini Saran FFH untuk KPU

Dalam peraturan tersebut di Pasal 49 dikatakan, hasil survei atau jajak pendapat diumumkan ke publik wajib menyertakan sumber dana, metodologi, jumlah responden, dan tanggal pelaksanaan.

Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata menilai, peraturan KPU itu belum sepenuhnya dapat menjangkau untuk menilai apakah sebuah produk riset dari sebuah lembaga survei dikatakan valid dan tidak membohongi para pemilih.

“Aturan itu sebatas hanya untuk memaksa lembaga survei untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas dari produknya,” papar Dian melalui keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Jumat (23/3).

Dalam kode etik World Association Public for Association Opinion Research (WAPOR) contohnya. Perihal yang disebutkan PKPU tersebut sudah jelas dan rinci. Dari urusan sumber dana, metedologi penelitian, jumlah responden, level of confidence, margin of error, tanggal pelaksanaan, wilayah riset, dan lainnya.

Namun, diungkapkan Dian, pengaturan seperti yang dinyatakan dalam PKPU itu merupakan perulangan dari kedua rezim komisioner sebelumnya di KPU.

Di rezim Abdul Hafiz Anshari (2007-2012) persoalan ini pernah diulas. Begitu pula di rezim Husni Kamil Malik (2012-2017). Di kedua rezim isu tersebut menimbulkan pro dan kontra.

Di rezim Husni Kamil Malik, lembaga survei diminta untuk mendaftarkan diri ke KPU sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik.

Maka lembaga yang sudah mendaftarkan ke KPU diberikan semacam sebuah piagam yang menyatakan berhak melakukan jajak pendapat atau survei Pemilu 2014. FFH adalah salah satu lembaga yang mendapatkan pernyataan tertulis itu dari KPU.

Menurut Dian, kembali hidupnya pasal pengaturan itu dilatarbelakangi maraknya hasil survei yang seliweran di ranah publik. Pangkal persoalannya adalah, kerap munculnya perbedaan di antara hasil riset yang dilakukan oleh sejumlah lembaga riset. Perbedaan itu tidak kali ini saja.

“Ilmu ini tergolong baru. Dan tengah membentuk dirinya. Terkait hasil survei biarlah masyarakat yang menilai,” terangnya.

Dian juga menjelaskan, sebetulnya, ada cara cepat dan sederhana bagaimana menilai sebuah produk riset dari lembaga survei. Yakni dengan melihat komponen utama.

Pertama, jumlah responden. Kedua, level of confidence (tingkat kepercayaan). Ketiga, margin of error (Moe). Jika ketiga saling beririsan maka secara metodologi dapat dipertanggungjawabkan. Untuk cara cepatnya publik dapat menggunakan fasilitas hitung cepat di http://www.raosoft.com/samplesize.html.

Karena itu, Dian menyarankan, jika KPU mau lebih maju, maka harus menjalankan advokasi hal ini kepada pemilih atau publik. Meskipun hal itu tentu saja bukan pekerjaan mudah.

“Dibutuhkan kerjasama dengan lintas pihak agar lebih maksimal dan tidak ditangani sendiri. Soal hasil lembaga riset yang bodong bakal hilang dengan sendirinya. Toh sudah banyak contohnya,” tegasnya.

Meskipun demikian, baiknya penyelenggara pemilu fokus saja dengan agenda utamanya. Seperti bagaimana KPU sukses mencapai target tingkat partisipasi 77.5 persen yang telah dipatok.

Kemudian soal pendapilan kabupaten-kota yang tengah dinantikan publik. Lalu Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu. Bagaimana Bawaslu menerjemahkan definisi operasional seperti kampanye politik uang yang gencar dilakukan belakangan ini.

“Penyelanggara pemilu sebaiknya jangan gampang mengikuti Agenda Setting dari publikasi pemberitaan yang tengah ramai. Mereka harus punya Agenda Setting sendiri,” pungkasnya.

(aim/JPC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *