Jakarta, (Tagar 21/3/2018) – Pada 18 Maret 2018 Rusia menyelenggarakan pesta demokrasi, pemilu presiden ke-7 dalam sejarah Rusia pascaUni Soviet.

Pemilu ini menyita perhatian dunia tidak hanya karena ini menjadi penentuan apakah Putin akan berhasil meraih impiannya menjadi Presiden untuk ke-4 kalinya, namun juga karena insiden terkait misteri percobaan pembunuhan terhadap agen ganda ex-KGB Sergei Skripal dan putrinya, Yulia Skripal, di Inggris.

Di tengah-tengah persiapan pesta demokrasi di negaranya, Putin harus menerima tuduhan dari pemerintah Inggris atas keterlibatan dalam usaha pembunuhan tersebut.

Skripal yang diduga diracun dengan menggunakan racun novichok yang diduga diproduksi di Rusia.

Sementara menjelang hari tenang menjelang pemungutan suara, pesta demokratis itu harus terganggu dengan pengusiran 23 diplomat Inggris sebagai tindakan balasan Inggris yang dianggap kasar dan tidak bersahabat.

Tidak hanya itu, setidaknya ada peretas dari 15 negara yang mencoba meretas situs-situs resmi Rusia termasuk, situs Komisi Pemilihan Pusat (TsIK) Rusia.

Namun berbagai hiruk-pikuk isu dan tekanan di atas rupanya tidak begitu banyak mempengaruhi proses pemilu, dan Putin pun melenggang dengan perolehan suara dominan dan dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi mencapai 67,49 persen.

Sementara sebelumnya para analis Barat yakin bahwa tingkat partisipasi politik diprediksi akan mencapai titik terendah di bawah 50 persen, terlebih ketika tokoh oposisi liberal Aleksei Navalny menyerukan boikot pemilu setelah Navalny gagal menjadi salah satu kandidat dalam pemilu presiden.