Temuan 6,7 Juta Warga Belum Masuk DPS Peringatan Bagi Penyelenggara Pemilu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Temuan 6.768.025 warga terancam kehilangan hak pilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 merupakan peringatan bagi penyelenggara pemilihan.

Untuk itu, KPU RI bersama Bawaslu RI berupaya memastikan warga mendapat hak memilih. e-KTP atau Surat Keterangan Pengganti e-KTP merupakan syarat terutama untuk Pilkada 2018.

“Konteksnya peringatan dini kami bagi orang-orang yang belum merekam e-KTP. Ini peringatan dini buat penyelenggara,” tutur anggota Bawaslu RI, Muhammad Afifudin, Rabu (21/3/2018).

Berdasarkan temuan di lapangan, dia menjelaskan, Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), aplikasi online yang diprogramkan mempermudah petugas KPU terutama di daerah kabupaten/kota mengolah data pemilih, sering tidak aktif. Sehingga pengolahan data dilakukan secara manual.

Baca: Indonesia U-23 Unggul 3 Gol, Hargianto-Septian Tambah Pundi Gol Indonesia

Sebagai upaya membantu warga, dia mengaku, Bawaslu akan membuka posko aduan hingga ke daerah-daerah.

Menurut dia, posko aduan itu diperuntukkan bagi warga yang belum merekam untuk keperluan e-KTP.
Upaya ini dilakukan agar lebih dekat dengan masyarakat.

Baca: Jaga Anak-anak Jadi Pesan Terakhir Kolonel Hanafie Sebelum Kecelakaan Pesawat

Dia menjelaskan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sudah menyampaikan untuk perekaman dapat dilakukan selama waktu satu hari.
Apabila ada daerah yang masih kehabisan formulir maka harus diklarifikasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *