Tiga Keuntungan Berkoalisi dengan Partai Demokrat

Bandung – Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) akan digelar bersamaan dengan pemilu legislatif (pileg) pada 2019. Kini, masing-masing partai politik (parpol) intensif melakukan komunikasi politik untuk membangun koalisi pilpres. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik (parpol) sebagai calon presiden (capres). Namun, belum ada keputusan figur calon wakil presiden (cawapres) yang bakal mendampingi Jokowi.

“Satu pun belum ada partai yang bisa mengusung pasangan capres dan cawapres sendirian, karena itu harus berkoalisi. Ada yang sudah mendukung Pak Jokowi, tetapi baru capres. Komisi Pemilihan Umum hanya menerima capres dan cawapres, bukan capres saja,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan di sela-sela kegiatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berkunjung ke Jawa Barat (Jabar) atau SBY Tour de Jabar di Bandung, Jabar, Jumat (23/3).

“Hari-hari ini semua partai bekerja keras untuk memikirkan siapa yang akan diusung. Menurut undang-undang, minimal harus ada 20% kursi di DPR,” ujar Hinca. Berdasarkan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, parpol atau gabungan parpol wajib mempunyai 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pemilu sebelumnya untuk mengusung pasangan calon (paslon) dalam pilpres.

Pada Pemilu 2014, Demokrat meraih 10,19% kursi di DPR. Menurut Hinca, partai lain berkoalisi dengan Demokrat untuk Pilpres 2019 akan memperoleh tiga keuntungan sekaligus. “Pertama, suara yang 10,19%. Kedua, ada sosok Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketiga, kami mempunyai figur SBY. Dapat suara, dapat AHY yang merupakan anak muda, Kita tahu, pangsa pemilih milenial usia 17-35 tahun saat pilpres jumlahnya hampir 100 juta orang. Terakhir, kami memiliki Pak SBY yang 10 tahun memimpin negeri ini,” katanya.

Kini, dia menambahkan, partainya terus berupaya menaikkan popularitas dan elektabilitas. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat menerima kehadiran Demokrat. “Sebab, mau apa pun, masyarakat yang akhirnya memilih. Suatu kebetulan, Demokrat menjadi penyeimbang pemerintah. Kami leluasa. Bukan oposisi yang kasar. Hal yang baik kami puji, tetapi yang belum baik, kami perbaiki,” tuturnya,

Sumber: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *