UU Pemilu Sebutkan Capres Petahana Harus Cuti

JAKARTA, suaramerdeka.com –Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membahas peraturan KPU terkait ketentuan cuti kampanye calon presiden (capres) – calon wakil presiden (cawapres) petahana.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 301 dijelaskan, Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam melaksanakan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden harus memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Di satu sisi, dalam UU Pemilu itu juga mengatur tentang ketentuan cuti bagi Presiden atau Wakil Presiden yang akan maju kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

“Jadi UU Pemilu sudah disebutkan bahwa petahana capres juga harus cuti,” kata Ketua KPU Arief Budiman, Senin (19/3).

Nantinya, pembahasan ketentuan cuti bagi capres petahana harus dibahas di dalam uji publik bersama perwakilan partai politik, DPR RI, Bawaslu RI, dan para pegiat pemilu lainnya. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dari undang-undang pemilu.

Sementara itu Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, aturan tentang cuti capres dan cawapres petahana harus rigid atau detail diatur oleh KPU.  Ia berharap, PKPU tentang ketentuan cuti kampanye bagi capres dan cawapres petahana dapat diatur dengan jelas dan ketat seperti halnya ketentuan cuti bagi calon kepala daerah petahana.

(VVN /CN41 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *