Visi Besar Fahira Idris Usai Dilantik Lagi jadi Anggota DPD RI

Sumber

jpnn.com, JAKARTA – Sebanyak 136 anggota DPD RI terpilih pada Pemilu 2019 diambil sumpahnya sebagai anggota parlemen periode 2019-2024 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). Salah satu wakil rakyat yang dilantik adalah Fahira Idris yang terpilih kembali sebagai Anggota DPD RI mewakil provinsi DKI Jakarta.

Sebagai petahana, Fahira mempunyai visi besar terhadap posisi DPD RI baik di parlemen maupun sebagai lembaga pengawas yang kritis dan efektif terhadap kinerja Pemerintah dan lembaga negara lainnya.

Dalam sistem ketatatanegaraan Indonesia, fungsi DPD menguatkan sistem parlemen terutama dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah. Tetapi anehnya, menurut Fahira Idris hingga detik ini kewenangan DPD RI untuk menjalankan fungsi itu tidak diberikan.

Baca Juga:

Menurutnya, sejak 2004 hingga saat ini, parlemen yang dikuasai partai politik seperti alergi membahas penguatan DPD RI lewat amandemen konstitusi.

“Kewenangan yang terbatas membuat anggota DPD harus jungkir balik memperjuangkan aspirasi rakyat. Itu pengalaman yang saya selama lima tahun. Masyarakat yang menitipkan aspirasi memahami DPD sebagai wakil rakyat yang punya kewenangan besar seperti DPR sehingga bisa mengawal aspirasi mereka hingga menjadi sebuah kebijakan. Padahal kenyataannya kewenangan kami dibonsai. Makanya kami harus jungkir balik memperjuangkan aspirasi rakyat,” tukas Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (1/10).

Menurut Fahira, penguatanDPD RI adalah adalah sebuah keniscayaan untuk meningkatkan kinerja parlemen dalam proses legislasi, budgeting, pengawasan dan tentunya agar lebih efektif menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Baca Juga:

Fahira mencontohkan kinerja legislasi DPR sejak reformasi, tidak pernah sekalipun mampu mencapai target prolegnas yang mereka buat sendiri.

“Jangankan mencapai, mendekati target saja tidak. Ini karena sistem bikameral kita masih belum kuat. Ini belum kita bicara kualitas undang-undang yang banyak dibatalkan oleh MK. Wajah dan kinerja parlemen bisa diperbaiki salah satunya dengan menguatkan DPD RI terutama dalam fungsi legislasi,” tukas Fahira.