RKUHP Dinilai Bertentangan dengan UU Tipikor

Sumber

Ilustrasi Rancangan KUHP. (Foto: Pixabay)

Masuknya delik korupsi dalam RKUHP masih menuai polemik. Hal tersebut dinilai akan menimbulkan dualisme lantaran akan memunculkan dua aturan yang mengatur soal korupsi.

Saat ini, delik korupsi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bila disahkan, maka RKUHP nantinya juga akan mengatur soal korupsi. Delik korupsi yang masuk dalam RKUHP sendiri dinilai bertentangan dengan yang sudah diatur dalam UU Tipikor.

Salah satunya adalah soal pidana tambahan terhadap koruptor. “Tidak adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti,” kata peneliti Pusat Studi Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP), Iqbal Felisiano, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/6).

Beberapa hal lainnya adalah ancaman hukuman denda yang menurun secara drastis, penyempitan definisi korporasi, serta kurang jelasnya konsep ketentuan peralihan.

Baca Juga :

Tidak hanya soal korupsi, ia mencatat ada beberapa delik tindak pidana khusus lain yang turut masuk dalam RKUHP, seperti narkotika, pencucian uang, lingkungan hidup, hingga pelanggaran HAM berat.

Menurut dia, bila delik-delik khusus tersebut tidak diintegrasikan secara utuh ke dalam RKUHP, maka hal tersebut berpotensi memperumit proses penegakan hukum. “Bahkan dapat mendegradasi nilai kemanusiaan dan kepastian hukum di masyarakat,” kata dia.

Ia pun mencatat ada beberapa potensi masalah yang mungkin timbul dari hal tersebut. Salah satunya adalah tidak adanya pembatasan penjatuhan hukuman secara kumulatif dalam tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM, narkotika, serta pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, juga tidak diaturnya sistem rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam UU Narkotika. “RKUHP juga mengatur rumusan tindak pidana lingkungan hidup yang memiliki unsur melawan hukum, serta tidak memiliki ancaman pidana minimum khusus,” kata dia.

Gedung KPK

Gedung KPK. (Foto: REUTERS/Crack Palinggi)

Ia menambahkan bahwa RKUHP dinilai berpotensi menghilangkan kekhususan dalam penegakan hukum sebagaimana diatur UU Khusus. Bahkan peran dan kedudukan lembaga khusus seperti KPK, BNN, dan Komnas HAM dinilai berpotensi akan menjadi kerdil.

“Dikarenakan kurangnya harmonisasi dalam pasal-pasal yang terdapat dalam RKUHP,” kata dia.

“Pembangunan hukum sepatutnya mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan penegakan hukum yang efektif dan efisien tanpa mengenyampingkan dinamika perkembangan hukum,” imbuh dia.