Bikin 'Gerah', Sri Mulyani 'Sentil' Para Ekonom dan Elit Politik Soal Utang

AKURAT.CO, Beberapa waktu belakangan ini elit politik maupun para ekonom sangat ramai membicarakan soal utang negara, bahkan berbagai media pun selalu mengangkat soal ini. Ada yang menyebut utang pemerintah tak sejalan dengan perkembangan ekonomi, dan di pihak lain mengkhawatirkan ada risiko gagal bayar atas tingginya utang pemerintah tersebut.

Menghadapi banyaknya pembicaraan soal utang negara yang simpang-siur kesana kemari oleh para elit politik dan ekonom, walaupun pihak Biro Komunikasi Kementerian Keuangan selalu memberikan penjelasan nampaknya belum cukup. Maka Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun turut angkat bicara dan menyentil mereka, karena sudah merasa sangat ‘kegerahan’ dengan polemik tersebut.

“Perhatian politisi dan beberapa ekonom mengenai kondisi utang beberapa bulan terakhir sungguh luar biasa. Dikatakan luar biasa dikarenakan isu ini dibuat dan diperdebatkan seolah-olah Indonesia sudah dalam kondisi krisis utang sehingga masyarakat melalui media sosial juga ikut terpengaruh dan sibuk membicarakannya,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (23/3).

Dia beranggapan bahwa perhatian elit politik, ekonom dan masyarakat terhadap utang tentu sangat berguna bagi Menteri Keuangan selaku Pengelola Keuangan Negara untuk terus menjaga kewaspadaan, agar apa yang dikhawatirkan yaitu terjadinya krisis utang tidak menjadi kenyataan.

“Namun kita perlu mendudukkan masalah agar masyarakat dan elit politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat menjadi tidak produktif,” ucap dia.

Ia pun mempertanyakan apa tujuan elit politik dan ekonom selalu seperti itu. Sri Mulyani pun beranggapan bahwa memang tujuan mereka (elit politik dan ekonom) yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu.

“Upaya politik destruktif seperti ini sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun,” ungkapnya

Sri Mulyani menginginkan agar semua elemen masyarakat mendudukkan masalah utang dalam konteks seluruh kebijakan ekonomi dan keuangan negara, karena utang adalah salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian.

“Utang bukan merupakan tujuan dan bukan pula satu-satunya instrumen kebijakan dalam mengelola perekonomian. Dalam konteks keuangan negara dan neraca keuangan Pemerintah, banyak komponen lain selain utang yang harus juga diperhatikan. Dengan demikian kita melihat masalah dengan lengkap dan proporsional,” tegas dia.

Seperti diketahui, utang pemerintah hingga akhir Februari 2018 tercatat mencapai Rp 4.035 triliun, naik 13,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3.556 triliun.

Adapun secara rasio utang pemerintah tercatat 29,24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 13.798,91 triliun. Rasio ini menurut Pemerintah masih di bawah level ketentuan negara yang dipatok 60% terhadap PDB, seperti tertulis dalam Undang-Undang Keuangan Negara. []


Editor. Juaz