Demi Korupsi Century, KPK Diminta Cermati Teleconference Sri Mulyani dan Boediono

Sumber
Home / X-crime / Corruption

Demi Korupsi Century, KPK Diminta Cermati Teleconference Sri Mulyani dan Boediono

Selasa, 17 Apr 2018 00:46 WIB
Redaktur: Rizky Ramadhan
Reporter: Kanugrahan

single-post

Mantan Wakil Presiden Boediono. (Kricom)

KRICOM  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak serius menelusuri dugaan korupsi terkait bailout Bank Century. Salah satunya tak ada keinginan untuk menyelidiki bukti-bukti baru.

Mantan Anggota Pansus Bank Century  Ahmad Yani menilai, KPK bisa membuka jejak digital berupa rekaman rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) dan Dewan Gubernur BI.

Menurut Yani, dari rekaman tersebbut akan diketahui pihak mana yang paling ngotot agar bailout terhadap Bank Century segera dilaksanakan.

“Selain itu ada telekonferensi antara Jakarta dan Washington padahal Presiden ad interim adalah Jusuf Kalla. Sudah jelas dan terang-benderang memang KPK tidak mau usut apalagi KPK jilid sekarang,” paparnya di Hotel Century, Jalan Asia-Afrika, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).

Menurutnya, persoalan skandal Bank Century bukanlah suatu kasus yang rumit. Hal ini dikarenakan KPK telah dituntun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam dua audit yakni audit biasa dan audit investigasi.

Baca Juga : Minta Masyarakat Awasi Penanganan Century, Waketum Gerindra: Jangan Sampai Ada Skandal Baru

“Dalam audit ada sembilan temuan mulai dari proses merger, fasilitas pinjaman jangka pendek, persoalan aset yang kecil cuma 0,7 sehingga jika dibilang berdampak sistemik tidak terbukti,” tuturnya.

Dia melanjutkan, dalam melakukan penyelidikan, Pansus Century telah didampingi oleh para pakar mulai dari ekonomi, hukum pidana maupun tata negara. Sehingga putusan pansus beserta rekomendasinya merupakan suatu hal ang valid dan bukan merupakan persepsi politik yang tidak berdasar.

Sekadar informasi, peristiwa teleconference yang dimaksud Yani adalah komunikasi antara Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 13 November 2008. Berdasarkan keterangan Sri Mulyani, saat itu Bank Indonesia hendak berkonsultasi dengan Menteri Keuangan mengenai situasi ekonomi global yang kala itu tengah dilanda krisis.