Demokrat Terus Lobi Pimpinan Parpol Usung Duet JK-AHY di Pilpres 2019

Sumber

Partai Demokrat menyatakan terus melakukan lobi dengan para pimpinan partai politik untuk mencari dukungan mengusung duet Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pemilu Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pemilihan Presiden 2019.

Demokrat mengklaim wacana duet JK-AHY semakin menguat dan optimistis bakal berhasil. “Dalam politik anything is possible dan komunikasi di antara pemimpin partai politik terus dilakukan. Dinamika politik akan terus bergulir, kita lihat saja nanti,” kata kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, Senin (2/7) kepada Katadata.co.id.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan

Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.

Alamat email Anda telah terdaftar

Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA

Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi

Silahkan mengisi alamat email

Silahkan mengisi alamat email dengan benar

Masukkan kode pengaman dengan benar

Silahkan mengisi captcha

Salah satu partai yang dilobi untuk mengusung wacana tersebut yakni Partai Golkar. Pascapertemuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-JK pada Senin (25/6) malam, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan Demokrat berharap bersama Golkar membentuk koalisi alternatif pada Pilpres 2019.

(Baca juga: SBY-JK Bertemu, Demokrat Tawarkan Golkar Koalisi di 2019)

Meski wacana ini menjadi perbincangan hangat, wacana duet JK-AHY belum menjadi sikap resmi Demokrat. “Kami akan patuh pada keputusan Majelis Tinggi Partai yang akan memutuskan arah koalisi,” kata Imelda.

Imelda menyatakan, wacana duet ini bermula dari hasil polling tertutup untuk kalangan internal Demokrat dengan hasil sebanyak 90% responden menginginkan koalisi alternatif di Pilpres 2019. Nama yang muncul dalam polling tersebut yakni JK yang pernah menjadi Wakil Presiden SBY periode 2004-2009.

Demokrat menyebut JK-AHY dapat menjadi pasangan alternatif di luar dua kekuatan politik Pemilu Presiden 2014 lalu. “Rakyat butuh harapan apalagi situasi ekonomi sulit sehingga kombinasi pasangan ini bisa saling melengkapi,” kata Imelda.

Sementara itu, Golkar hingga kini bersikukuh tetap mengusung kembali Presiden Joko Widodo sebagai capres di 2019. Partai berlambang beringin itu menyatakan konsisten untuk tak akan mendukung capres lainnya, termasuk bila JK maju sebagai capres.

“Kami sudah mengusung Bapak Jokowi sebagai presiden pada tahun 2019 nanti,” kata Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.

Lodewijk menilai manuver yang dilakukan Demokrat untuk mencalonkan JK sebagai sesuatu yang wajar dalam dinamika politik.

(Baca juga: Partai Pendukung Jokowi Kesulitan Cari Cawapres seperti Jusuf Kalla)

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menilai wacana pencapresan JK hanyalah keinginan dari Demokrat. Ace menilai JK belum pernah secara eksplisit mengatakan akan maju dalam Pilpres 2019.

“Kami meyakini Pak JK menimbang, mempertimbangkan, berpikir tentang langkah politik ke depan,” kata Ace.

JK sendiri mengatakan sulit bagi dirinya untuk mencalonkan diri sebagai capres dalam Pilpres 2019 karena tidak memiliki dukungan partai politik yang memenuhi ketentuan ambang batas presiden.

Dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 diatur syarat pencalonan presiden sebesar dukungan 20% suara partai politik atau 25% suara sah nasional.

Terkecuali Demokrat, duet JK-AHY belum mendapat dukungan dari partai lain. Dalam Pemilihan Legislatif 2014, Demokrat hanya mengantongi 10,19% suara.

“Saya butuh 20%, seperti saya katakan tadi, saya tidak punya partai. Yang dimaksudkan dibutuhkan itu soal pemilunya, dan itu sulit bagi saya.” kata Kalla dalam Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Kamis (28/6) dikutip dari Antaranews.com.

JK pun menyatakan memilih untuk rehat dalam ajang Pilpres. “Jadi, sekali lagi saya ingin cukuplah, sekarang gilirannya yang muda-muda,” kata Kalla.

(Baca juga: MK Tolak Uji Materi UU Pemilu, JK Tak Dapat Kembali Maju Cawapres)