Di Forum G-20, Sri Mulyani Tanggapi Isu Perang Dagang, Perpajakan, Hingga Ekonomi Digital

AKURAT.CO, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang dilaksanakan di Buenos Aires, Argentina pada 19-20 Maret 2018.

Pertemuan yang dihadiri oleh 20 negara anggota G20, negara undangan dan observer, serta institusi internasional seperti FSB, FATF, UN, ECB, IMF, World Bank, European Commission, BIS, dan OECD tersebut membahas risiko-risiko utama dalam outlook perekonomian global dan juga kebijakan-kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Melalui Presidensi Argentina, Forum G20 tahun ini membawa isu mengenai future of work sebagai salah satu prioritas yang harus dibahas. Indonesia mendukung agenda tersebut, mengingat pentingnya proses formulasi kebijakan yang tepat tanpa menimbulkan disrupsi di pasar tenaga kerja serta menjaga agar manfaat perubahan teknologi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Terkait dengan isu tersebut, Menkeu Sri Mulyani berpandangan bahwa perkembangan yang sangat cepat dalam perubahan teknologi dan transformasi lapangan kerja merupakan tantangan yang harus dihadapi saat ini. Sulitnya memprediksi secara akurat arah perkembangan teknologi dan ekonomi digital terhadap pertumbuhan dan produktivitas mendorong pengambil kebijakan memiliki pandangan netral dalam proses penyusunan kebijakan.

“Para pengambil kebijakan memandang perubahan teknologi sebagai kesempatan untuk memacu pertumbuhan pada masa mendatang,” tutur Sri Mulyani dalam siaran pers resminya yang diterima di Jakarta, Kamis (22/3).

Selain agenda tersebut, forum G20 juga mengusung agenda infrastruktur sebagai prioritas tahun ini. Infrastruktur dipandang sebagai salah satu cara untuk memacu pertumbuhan. Namun, masih ada gap pembiayaan terhadap kebutuhan infrastruktur yang diperlukan, sehingga peran investor swasta menjadi penting untuk menutup gap tersebut.

Menanggapi hal tersebut, forum G20 mengusulkan perlunya menjadikan proyek infrastruktur sebagai asset class. Untuk mencapai ambisi tersebut, G20 akan memberikan guidance terkait standardisasi kontrak, termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan, persiapan proyek, dan mengatasi data gaps.

Menkeu Sri Mulyani mendukung agenda ini karena sejalan dengan program nasional untuk mendorong percepatan infrastruktur dengan pembiayaan besar. Ia juga berharap agar Forum G20 dapat menghasilkan petunjuk bagi Indonesia dalam menjadikan infrastruktur sebagai asset class, sehingga menumbuhkan peran besar investor swasta dalam program infrastruktur nasional.

Selain mendiskusikan dua agenda prioritas di atas, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga berdiskusi mengenai isu perekonomian global, reformasi sektor keuangan, perpajakan, tatanan keuangan internasional, dan anti pembiayaan terorisme.

Dalam diskusi mengenai perekonomian global, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menggarisbawahi perlunya mitigasi kebijakan dalam menghadapi risiko global, antara lain financial vulnerabilities dan inward looking policies.

Menkeu Sri Mulyani berpandangan, risiko financial vulnerabilities yang disebabkan oleh normalisasi kebijakan moneter sudah mulai dimengerti oleh pasar saat ini. Namun, munculnya inward looking policies berpotensi menimbulkan disrupsi terhadap pertumbuhan serta memperbesar risiko kerentanan keuangan yang ada.

“Oleh karena itu, perlu usaha bersama dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, termasuk jaring pengaman dalam lingkup regional, bilateral, maupun domestik; serta mencari alternatif sumber pertumbuhan baru dan selalu menjaga proses komunikasi kebijakan secara transparan dan jelas untuk menghindari spillover negatif ke negara-negara lain,” tegas Sri Mulyani.

Terkait dengan agenda perpajakan internasional, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, Forum G20 perlu mencari kebijakan yang tepat dalam merespons perkembangan ekonomi digital.

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa dunia memerlukan model perpajakan baru, karena perpajakan tradisional berdasarkan keberadaan fisik suatu perusahaan (physical presence) sudah tidak lagi relevan. Dunia perlu merancang suatu model dengan menggunakan pendekatan kegiatan ekonomi (significant economic presence).

“Kebijakan perpajakan harus dapat menciptakan lingkungan yang kondusif tanpa menghambat perkembangan ekonomi digital itu sendiri,” ucap Sri Mulyani.

Indonesia melalui forum G20 juga mendukung adanya review cara pemungutan pajak yang adil bagi negara maupun para pelaku digital. Keadilan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dan menjaga level playing field di semua sektor usaha.

Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga mendiskusikan isu-isu terkini, seperti crypto asset dan anti-terrorist financing.

Terkait perkembangan crypto asset, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 sepakat bahwa negara-negara perlu membangun kerangka regulasi yang tepat dan melakukan pengawasan menyeluruh. Namun demikian, forum G20 menganggap bahwa saat ini, perkembangan crypto asset belum mengancam stabilitas keuangan, karena skalanya yang masih kecil.

Terkait diskusi anti-terrorist financing, forum G20 menyepakati perlunya kerja sama multilateral dalam memerangi kejahatan pendanaan terorisme. Negara G20 mengimbau agar setiap negara di dunia menerapkan rekomendasi Financial Action Task Force dalam rangka memerangi kejahatan tersebut. []

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Bank Sentral G20 Argentina


Redaktur. Juaz