Disemprit BPK, Perda RPJMD Dirombak

KLATEN, suaramerdeka.com– Pemkab Klaten merombak Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2012. Perombakan dilakukan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Agus Riyanto mengatakan revisi Perda 5 tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021 disebabkan beberapa alasan. ” Salah satunya karena audit tentang perencanaan yang dilakukan BPK RI,” jelasnya, Kamis (22/3). 

Menurut Agus, hasil audit itu BPK merekomendasikan revisi Perda RPJMD. Selain karena audit BPK, perubahan itu disebabkan ada Peraturan Pemerintah 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dampak dari PP itu, Pemkab menyusun Perda 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Adanya organisasi perangkat daerah (OPD) baru yang menyesuaikan PP itu menyebabkan Perda RPJMD harus pula disesuaikan. Selain kedua sebab itu, ada masukan dari Bupati baru, Sri Mulyani yang dilantik menggantikan Sri Hartini. 

Masukan itu pun harus dimasukan RPJMD sehingga diperlukan revisi. Revisi RPJMD kali ini berbeda. Pada revisi sebelum-sebelumnya, perubahan Perda RPJMD tidak memerlukan proses panjang. 

Namun kali ini memerlukan proses panjang sebab ada Permendagri 86 tahun 2017. Dalam Permendagri itu, proses perubahan RPJMD harus dimulai dari awal. Sejak rancangan awal, musyawarah perencanaan pembangunan, pembuatan Raperda dan sebagainya.

Perubahan Nasional

Bupati Klaten, Sri Mulyani menjelaskan ada perubahan aturan di tingkat nasional saat pembahasan RPJMD. ” Saat pembahasan akhir RPJMD pemerintah pusat menerbitkan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,” katanya. 

Setelah itu, Pemkab langsung membuang Perda pembentukan SOTK baru. Setelah itu, Pemkab juga menjadi objek pemeriksaan audit kinerja tentang efektifitas atas tata kelola pemerintahan daerah dalam perencanaan dan penganggaran oleh BPK. 

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai Permendagri 86 tahun 2017.  Bahkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan pun tidak sesuai.

Alasan perubahan RPJMD selain karena audit BPK, munculnya PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri juga disebabkan ada pergantian Bupati pada tanggal 24 November 2017. 

(Achmad Hussain /SMNetwork /CN19 )