Ekonom Nilai Utang Tak Produktif dan Mengkhawatirkan, Sri Mulyani: Itu Kesimpulan Salah!

AKURAT.CO, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa geram selama ini terdapat informasi yang simpang siur mengenai utang negara, terutama yang berasal dari para ekonom.

Ia melihat para ekonom yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu. Bukan untuk menjaga Pemerintah agar tetap waspada soal utang karena terlalu berlebih-lebihan mengangkat isu ini.

Ekonom memang banyak menyoroti utang pemerintah yang sudah sangat membengkak tapi tidak diikuti oleh belanja modal dan pembangunan yang nyata. Apalagi mereka juga menganggap rasio utang dan defisit anggaran Indonesia sudah cukup menghawatirkan.

“Mereka yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur kurang memahami dua hal,” seru Sri Mulyani dalam pernyataannya yang diterima, Jumat (23/3).

Pertama, belanja modal tidak seluruhnya berada di Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat, namun juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dana transfer ke daerah yang meningkat sangat besar, dari Rp573,7 triliun pada 2015 menjadi Rp766,2 triliun pada 2018, sebagian yaitu sebesar 25% diharuskan merupakan belanja modal, meski belum semua Pemerintah Daerah mematuhinya.

Kedua, dalam kategori belanja infrastruktur, tidak seluruhnya merupakan belanja modal, karena untuk dapat membangun infrastruktur diperlukan institusi dan perencanaan yang dalam kategori belanja adalah masuk dalam belanja barang.

“Oleh karena itu, pernyataan bahwa ‘tambahan utang disebut sebagai hal yang tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya’ adalah kesimpulan yang salah,” tegasnya.

Ekonom yang baik, tuturnya lagi, sangat mengetahui bahwa kualitas institusi yang baik, efisien, dan bersih adalah jenis ‘soft infrastructure’ yang sangat penting bagi kemajuan suatu perekonomian. Belanja institusi ini dimasukkan dalam kategori belanja barang dalam APBN kita.

Selain melihat neraca, Sri Mulyani mengingatkan bahwa dalam melihat utang perlu juga melihat keseluruhan APBN dan keseluruhan perekonomian. Bila diukur dari jumlah nominal dan rasio terhadap Produk Domestik Bruto, defisit APBN dan posisi utang Pemerintah terus dikendalikan (jauh) dibawah ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.

“Defisit APBN tahun 2016 yang sempat dikhawatirkan akan melebihi 3% PDB, dikendalikan dengan pemotongan belanja secara drastis hingga mencapai Rp167 triliun. Langkah tersebut telah menyebabkan sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

Demikian juga tahun 2017, defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2.92% PDB, berhasil diturunkan menjadi sekitar 2.5%. Tahun 2018 ini target defisit Pemerintah kembali menurun menjadi 2.19% PDB.

“Pada kurun 2005-2010, saat masa saya menjabat Menteri Keuangan sebelum ini, Indonesia berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 47% ke 26%, suatu pencapaian yang sangat baik, dan APBN Indonesia menjadi semakin sehat, meski jumlah nominal utang tetap mengalami kenaikan.

Demikian juga dengan kekhawatiran mengenai posisi keseimbangan primer, Pemerintah dalam berbagai penjelasan dan siaran pers, telah menyatakan akan menurunkan defisit keseimbangan primer, agar APBN menjadi instrumen yang sehat dan sustainable.

“Buktinya, pada tahun 2015 keseimbangan primer mencapai defisit Rp142,5 triliun, menurun pada tahun 2016 menjadi Rp125,6 triliun, dan kembali menurun pada tahun 2017 sebesar Rp121,5 triliun. Untuk tahun 2018, Pemerintah menargetkan keseimbangan primer menjadi Rp87,3 triliun. Tahun 2019 dan kedepan kita akan terus menurunkan defisit keseimbangan primer untuk mencapai nol atau bahkan mencapai surplus,” pungkasnya. []

Editor. Juaz