Empat hal yang patut diketahui tentang utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan perkembangan persiapan sidang tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali, Kamis (1/3/2018). Sri Mulyani menilai soal utang negara perlu dilihat secara proporsional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan perkembangan persiapan sidang tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali, Kamis (1/3/2018). Sri Mulyani menilai soal utang negara perlu dilihat secara proporsional. | Nyoman Budhiana /Antara Foto

Apa gunanya punya utang?

Salah satu fungsi utang adalah membuat kita akhirnya mau berpikir. Setidaknya memikirkan utang. Kini, utang negara menjadi pikiran publik. Mulai dari netizen, ekonom, hingga politisi. Hingga Februari 2018, utang ini mencapai Rp4.034,80 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara meminta pemerintah menjelaskan ke masyarakat soal utang yang makin bertambah dalam 3 tahun terakhir.

Menurut Bhima, selain dijelaskan tentang manfaatnya, masyarakat juga perlu diedukasi soal risiko yang muncul akibat penambahan utang dalam 3 tahun terakhir. “Jika penjelasannya berimbang saya pikir tidak perlu ada kegaduhan soal utang,” kata Bhima seperti dipetik dari detikFinance, Sabtu (24/3/2018).

Menurut Bhima, yang jadi persoalan selama ini pemerintah hanya menyebutkan seolah utang itu produktif, aman, dan utang dibutuhkan untuk pembangunan.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri menilai utang pemerintah yang dialokasikan pembangunan infrastruktur hanya sedikit. Alokasi utang masih lebih banyak dipakai untuk meningkatkan pos-pos lain termasuk belanja pegawai.

“Sekarang utang dipakai umum, generik. Jadi nggak bener nih,” katanya, Rabu (21/3/2018) seperti dikutip dari Kontan.co.id.

DPR menilai, utang yang tembus Rp4.000 triliun itu mengkhawatirkan. Sebab, alokasi untuk pembangunan infrastruktur hanya Rp410 triliun. Sedangkan untuk bayar utang lebih tinggi, yakni Rp520 triliun.

“Artinya APBN kita porsinya banyak sekali untuk membayar utang, ini mengkhawatirkan,” kata Wakil Komisi Keuangan DPR dari PAN, Hafisz Tohir di Jakarta, Senin (19/3/2018).

Perhatian ini sangat berguna bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, atensi ini bisa untuk terus menjaga kewaspadaan, agar kecemasan akan krisis utang tidak menjadi kenyataan.

Tapi menurutnya, perihal utang ini harus dilihat secara proporsional. “Agar masyarakat dan elite politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat menjadi tidak produktif,” tulis Sri Mulyani, Jumat (23/8/2018) dalam akun Facebooknya.

Sri Mulyani menilai, soal utang ini perlu didudukkan perkaranya. Baginya, utang bukan tujuan. Juga bukan satu-satunya sarana dalam pengelolaan kebijakan keuangan. Ada soal lain yang juga patut diperhatikan di samping utang.

Pertama, soal aset. Utang Pemerintah Indonesia naik. Tapi aset pemerintah juga naik. Pada 2016 Aset menjadi Rp5.456,88 triliun. Bahkan, 40 persen dari aset itu sekitar Rp781 triliun, nilainya meningkat 239 persen menjadi Rp1.867 triliun.

Jumlah aset ini naik dari tahun 2015 sebesar Rp5.163,32 triliun. Apalagi jika dibanding tahun 2014 yang ‘hanya’ Rp3.910,92 tahun.

Kedua, rasio defisit APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan Produk Domestik Bruto (PDB).

Tahun ini ditarget menjadi 2,19 persen. Tahun lalu rasio defisit APBN mencapai 2,57 persen. Tahun 2016 defisit APBN 2,46 persen. Tahun 2015 rasionya cukup besar, 2,8 persen. Artinya, jumlah utang relatif mengecil jika dibanding dengan APBN.

Namun jika dibandingkan dengan PDB, rasio utang justru membengkak dalam kurun 4 tahun terakhir. Pada 2014 rasio utang tercatat sebesar 25,84 persen dari PDB. Setahun kemudian naik menjadi 27,43 persen. Pada 2016 menjadi 27,96 persen dan tahun 2017 terus membengkak di angka 29,2 persen.

Ketiga, keseimbangan primer. Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara. Sejak 2015 hingga kini, keseimbangan primer terus membaik. Pada 2015 minus Rp142,5 triliun, lalu membaik jadi Rp125,6 triliun. Tahun lalu minus Rp121,5 triliun. Tahun ini diperkirakan minus Rp87,3 triliun.

Keempat, peluang investasi. Kebijakan utang dalam APBN juga ditujukan untuk membantu memperdalam pasar keuangan dan obligasi di dalam negeri. Artinya, kesempatan bagi masyarakat mengutangi negaranya, dan mendapat keuntungan.

Jadi utang bukan hanya sebagai alat menambal defisit belanja pemerintah. Tapi jadi peluang investasi bagi masyarakat. Jumlah investor ritel yang membeli Surat Berharga Negara (SBN) meningkat setiap tahun sejak diterbitkannya SBN ritel tahun 2006.

Tahun itu baru ada 16.561 investor ritel dalam negeri. Sepuluh tahun kemudian, pada 2016, investor ritel dalam negeri berlipat menjadi 83.662 orang. Kini, investor ritel pemegang SBN telah mencapai 501.713 orang.