Indef: Pemerintah dan Swasta Sudah Rp 7.000 Triliun

INDOPOS.CO.ID – MENTERI Keuangan Sri Mulyani mencontohkan Jepang memiliki utang 200 persen, atau dua kali lipat dari gross domeatic product. Tapi mereka tidak bingung karena tak dijadikan motif politik. Tak pelak, komentar Sri Mulyani ini mendapat tanggapan banyak kalangan yang rata-rata menyatakan tak sependapat. Berikut laporan khusus membedah utang pemerintahan Joko Widodo.

Reporter: Dilianto

Redaktur: Eko Satiya Hushada

PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengingatkan, negeri ini harus waspada terhadap utang yang semakin menggunung. Utang hingga Rp 4.034 triliun per Februari 2018 tidak boleh dianggap remeh. Sebagaimana sebelumnya diutarakan oleh pemerintah, bahwa isu utang terlalu dibesar-besarkan.

“Sebelumnya, Menkeu menilai isu utang yang bergulir di publik sebagai isu yang dilebih-lebihkan dan cenderung menghasut publik. Saya kira itu respon yang kurang bijak. Justru kita harus waspada,” kata Sohibul kepada INDOPOS, Rabu (21/3).

Dia menerangkan, di negara demokrasi, perdebatan substantif tentang kebijakan publik sangat baik dilakukan, termasuk soal utang.

“Utang pemerintah termasuk isu publik yang krusial. Dengan kontestasi gagasan dan keterlibatan dialog dengan masyarakat akan menjadikan kebijakan publik kita semakin berkualitas,” ujarnya.

Dia menuturkan, isu utang terkait erat dengan isu keadilan antar generasi.

“Siapa yang berhutang, siapa yang menanggung bebannya? Jangan sampai ada anggapan, yang berhutang zaman old, yang bayar zaman now. Generasi mendatang berhak dapat warisan ekonomi yang lebih baik,” tukasnya.

Mantan wakil ketua DPR RI ini pun menegaskan, kondisi utang di pemerintahan Jokowi melebihi utang-utang dari presiden sebelumnya.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, jumlah utang pemerintah bertambah Rp1.430 triliun, meningkat dari Rp 2.604T pada Desember 2014 jadi Rp 4.034 triliun di Februari 2018. Peningkatan tersebut setara dengan penambahan jumlah utang pemerintah Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) selama 10 tahun (2004-2014),” tegasnya.

Meski rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dalam batas yang diizinkan oleh UU, tapi rasio utang terhadap PBD trennya meningkat dari 25 persen (tahun 2014) menjadi 29,2 persen (2017).

“Padahal periode sebelumnya, rasio tersebut berhasil turun signifikan dari angka 57 persen (2004) menjadi 25 persen (2014),” tandasnya.

Yang patut diperhatikan, kata Sohibul adalah terkait laju pertumbuhan utang pemerintah (2014-2017) yang mencapai rata-rata 14 persen per tahun.

“Yang mana hal ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara yang masing-masing hanya bisa tumbuh 5 persen dan 4 persen per tahunnya. Ini tidak baik!” tegasnya.

Kesinambungan fiskal dari APBN negeri ini, ujar Sohibul juga bermasalah. Dimana defisit keseimbangan primer (penerimaan negara dikurangi belanja negara di luar cicilan utang) cukup tinggi.

“Ini menunjukkan kemampuan bayar utang pemerintah buruk. Utang gagal jadi instrumen pembangunan,” tegasnya.

Membengkaknya defisit keseimbangan primer, ucap Sohibul juga bisa diartikan bahwa pemerintah mencetak utang baru buat melunasi utang lama yang sudah jatuh tempo.

“Gali lubang tutup lubang, begitu kata Bang Haji di salah satu lagunya,” kata Sohibul berkelakar.

Dia menyatakan, beban pembayaran cicilan utang terus meningkat setiap tahun. Pada 2018-2019 cicilan utang pemerintah yang jatuh tempo mencapai Rp 810 triliun. Kemudian tahun 2018, pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 414,5 triliun dan pinjaman netto negatif Rp 15,3 triliun

“Tentunya, beban pembayaran cicilan utang ini semakin membebani APBN. Belanja negara tersedot untuk melunasi beban cicilan utang yang besar. Jika tidak ada koreksi, belanja lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan program-program kesejahteraan rakyat lainnya akan terkorbankan,” tuturnya.

Memperhatikan kondisi utang pemerintah saat ini, Sohibul pun menyesalkan adanya pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membandingkan rasio utang RI dengan Jepang.

“Itu perbandingan yang tidak apple to apple, perbandingan yang tidak tepat,” sesalnya.

Sohibul menjelaskan, melihat utang itu aman atau tidak, sehat atau tidak, maka harus dilihat dari banyak sisi. “Misal, dilihat dari sisi fundamental ekonomi, kemampuan bayar utangnya, rasio penerimaan pajaknya, rasio penerimaan ekspornya, suku bunganya, dan profil kepemilikannya,” terangnya.

Ia mengaku, rasio utang atau PDB Jepang memang tinggi (>200%) tapi fundamental ekonominya tentu lebih mapan dibanding Indonesia.

“PDB (Jepang) per kapita 10 kali lipat dari RI, AA-investment grade, industri lebih kompetitif, kinerja investasi dan ekspor juga lebih baik,” ujarnya.

Jadi, ujarnya, pemerintah jangan hanya bandingkan rasio utang Jepang dengan Indonesia.

“Bandingkan juga rasio penerimaan pajaknya. RI hanya 10-11 persen, sedangkan Jepang sudah di angka 30 persen. Jangankan dengan Jepang, dibandingan dengan negara-negara ASEAN saja, RI masih tertinggal,” tandasnya.

Sohibul juga mengungkapkan, suku bunga di Jepang juga murah, nyaris nol persen. Sedangkan di Indonesia masih tinggi dan termasuk salah satu yang paling tinggi di Asia, sekitar 6-7 persen.

“Coba kita bandingkan dengan Vietnam, Malaysia dan Thailand yang yield obligasi-nya berkisar di angka 4 persen , 3 persen dan 2 persen.

Lalu, dari sisi kepemilikan, lanjutnya, Surat Utang Jepang mayoritas dimiliki investor domestik dan Bank Sentralnya. Hanya sekitar 10 persen yang dimiliki asing.

Sedangkan RI, 80 persen utang dalan SBN (40 persen dimiliki oleh investor asing) dan 20 persen sisanya pinjaman luar dan dalam negeri. “Jadi saya ingatkan, utang RI dengan Jepang tak bisa dibandingkan,” pungkasnya.

Terpisah, Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Muharram mengatakan, pemerintah dan Bank Indonesia harus mewaspadai tren meningkatnya rasio utang Pemerintah dan utang luar negeri Indonesia di tahun 2018.

“Debt to GDP ratio Indonesia mengalami tren peningkatan selama tiga tahun terakhir, dari 24 persen pada tahun 2014 hingga mendekati 30 persen di awal tahun 2018. Tren meningkatnya debt to GDP ratio ini menunjukkan, utang yang dilakukan relatif kurang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Ecky kepada INDOPOS.

Ia juga menjelaskan, hal serupa terjadi pada debt to service ratio Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari 23.95 persen (tahun 2014) menjadi 26.39 persen (2017).

“Tren tersebut menunjukkan sinyal yang kurang baik atas perekonomian Indonesia,” cetusnya.

Walaupun defisit tahun 2017 terlihat di bawah target, Ecky juga mengingatkan bahwa Pemerintah masih memiliki tumpukan utang kepada BUMN yang belum terbayarkan. Tunggakan utang subsidi Pemerintah, ucapnya, mencapai Rp 37 Triliun, baik kepada PT Pertamina, PT PLN maupun PT Pupuk Indonesia. Apabila angka tersebut dimasukkan, maka posisi defisit Pemerintah pada tahun 2017 akan mendekati 3 persen.

“Beban tersebut oleh Pemerintah akan dialihkan pada tahun 2018 dan tentunya akan semakin memberatkan APBN tahun ini,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini pun mengimbau pemerintah, seharusnya dapat melakukan kalkulasi yang lebih baik. Sehingga kesinambungan fiskal dapat terjadi di tahun 2018.

“Sehingga khusus untuk utang luar negeri, Pemerintah dan Bank Indonesia harus meningkatkan koordinasi, terutama dengan semakin tingginya ketidakpastian perekonomian global,” tuturnya.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jabar III ini juga menjelaskan, beban utang semakin tinggi mengingat mata uang rupiah terhadap dollar Amerika semakin terperosok. Mengingat perekonomian Amerika Serikat yang mulai menunjukkan perbaikan, membuat The Fed kembali berencana meningkatkan tingkat suku bunga selama bertahap selama tahun 2018.

“Kenaikan tersebut dapat menimbulkan capital outflow dan salah satu dampak awalnya adalah pada nilai tukar rupiah. Melemahnya nilai tukar rupiah tentu akan memukul sektor swasta yang memiliki utang luar negeri karena beban utang mereka otomatis akan meningkat” tutur Ecky.

Maka, kata dia, risiko kurs tersebut harus diperhatikan, terlebih tren rasio utang luar negeri Indonesia terhadap GDP terus meningkat setiap tahunnya, dari 32,95 persen (2014) menjadi 34.54 persen (2017).

Sementara, Institute for Development of  Economics and Finance (Indef) mencatat total utang hingga saat ini sudah mencapai lebih dari Rp7.000 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan swasta.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, utang pemerintah dilakukan untuk membiayai defisit anggaran. Sedangkan utang swasta oleh korporasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam APBN 2018 menyatakan total utang Pemerintah hanya mencapai Rp 4.772 triliun. Namun jika menelisik data out-standing Surat Berharga Negara (SBN) posisi September 2017 sudah mencapai Rp3.128 triliun dan posisi utang Luar Negeri Pemerintah 2017 telah mencapai USD177 miliar atau Rp2.389 triliun (kurs Rp13.500).

Selanjutnya, untuk utang luar negeri swasta tahun 2017 telah tembus sebesar USD172 miliar atau sekitar Rp2.322 triliun (kurs Rp13.500).

“Besar kemungkinan belum termasuk semua utang BUMN,” ungkap Enny kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Rabu (21/3).

Selain itu, untuk utang pemerintah saja, Enny mengatakan, memang terus meningkat tajam sejak 2015 lalu. Di mana, peningkatan utang di klaim untuk membiayai kebutuhan belanja pembangunan infrastruktur yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah.

“Utang pemerintah melonjak dari Rp3.165,13 triliun (2015) menjadi Rp3.466,96 triliun (2017). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 pada Februari menembus angka Rp4.034, 8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai 4.772 triliun,” tukasnya. (dil)

TOPIK BERITA TERKAIT: #hutang-negara #kemenkeu