Launching KKS Dan Penyaluran Bantuan PKH Perluasan 2018

KLATEN, beritalima.com – (Senin,19/03) Kartu BNI keluarga sejahtera atau KKS Kementerian sosial memiliki beberapa program bantuan kepada masyarakat. Di antaranya adalah:
Program Keluarga Harapan atau PKH, yaitu program perlindungan sosial bagi keluarga kurang mampu dalam bentuk tunai
Program RASTRA, yaitu program bantuan pangan bagi masyarakat kurang mampu
Program-program ini harus disalurkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Untuk itu Bank Negara Indonesia, turut serta menyiapkan sistem yang mudah, praktis, reliable, serta dapat termonitor oleh pemerintah secara real-time.

Kartu BNI keluarga sejahtera atau KKS, merupakan kartu yang didesain khusus memiliki fitur tabungan dan fitur e-wallet. Fitur tabungan adalah rekening yang dapat digunakan oleh penerima bantuan untuk menabung. Melalui fitur ini, masyarakat mulai diajak untuk tidak langsung mengambil habis bantuan yang diberikan oleh pemerintah, namun bisa ditabung untuk kepentingan jangka panjang. Sementara untuk fitur e wallet adalah fitur penyimpanan segala macam bantuan dan subsidi pemerintah seperti PKH, RASTRA, pendidikan, gas, pupuk, serta program-program pemerintah daerah setempat baik dalam bentuk rupiah maupun kuota barang.

Kepala BNI Cabang Klaten Himawan herrachmadi  menyampaikan Pihaknya mengelola atau membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan KKS serta PKH sudah berjalan selama 3 Tahun, sampai dengan tahun ini berjalan Dengan baik dan lancar karena melakukan koordinasi dengan para pendamping dan operator PKH, kusus diperluasan tahun 2018 ini ada 22.000 penerima manfaat.sesuai dengan instruksi bapak presiden penerima manfaat PKH ini tidak boleh menerima tunai sehingga dimasukkan dalam bentuk ATM.yang nanti bisa digesek dimesin ATM atau melalui pencarian di agen 46.

BNI juga melakukan edukasi melalui para pendamping karena tidak semua  terbiasa menarik atau menerima dengan kartu, pemakaian kartu dimaksudkan supaya jangan sampai ada kebocoran.tidak kalah penting dilakukannya edukasi agar para KPM nantinya bisa menggunakan atau memanfaatkan kartu ATM ketika sudah mandiri nantinya bisa menabung,menarik melalui ATM,”Fungsinya Suapaya lebih maksimal,”katanya.

Dalam sambutannya Bupati Klaten Sri Mulyani meminta kepada masyarakatnya untuk mampu bersikap jujur dalam menyampaikan kondisi ekonomi rumah tangga. Keluarga berada harus berani mengakui jika sudah dalam kondisi sejahtera. Jangan sampai keluarga sejahtera justru suka mengaku-ngaku jadi keluarga miskin.

“Keluarga sejahtera harus mengaku sejahtera. Akui dengan jujur. Jangan sampai keluarga yang sudah sejahtera dan mandiri namun disetiap ada program pemerintah mengenai kucuran bantuan, mengaku jadi keluarga tidak mampu. Masyarakat Kabupaten Klaten mentalnya jangan mental miskin,” tandas Sri Mulyani dalam launching Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Perluasan 2018 di Kantor Kecamatan Trucuk.

PKH merupakan program pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat penerima manfaat. Sekaligus cikal bakal pengembangan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan yang ada di Kabupaten Klaten. Melalui PKH diharapkan mampu membantu meringankan masyarakat yang membutuhkan.

Sri Mulyani mengungkapkan, sampai saat ini dalam memenuhi target nasional perluasan PKH menuju 10 juta keluarga penerima manfaat, Kabupaten Klaten mendapatkan tambahan sebanyak 22.000 keluarga penerima manfaat. Sedangkan proses pencetakan KKS telah selesai dan siap didistribusikan ke seluruh keluarga penerima manfaat.

“Diharapkan melalui program ini dapat dijadikan akses yang lebih baik dalam memanfaatkan pelayanan sosial yaitu kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi. Harapannya semoga program ini dapat mensejahterakan masyarakat Klaten,” ujarnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, di Kabupaten Klaten juga masih banyak yang harus ditangani berkaitan dengan rumah tak layak huni (RTLH). Pihaknya berpesan kepada pemerintah desa bahwa di tahun 2018 akan ada banyak RTLH yang akan dibangun oleh anggaran APBD Kabupaten Klaten. Ada sekitar seribunan dan semoga segera terselesaikan.

“Saya minta kepada kepala desa agar mendata warganya secara benar sesuai fakta. Jika memang layak dibantu segera didaftar. Ingat, program rehab RTLH harus tepat sasaran. Sebab, Kabupaten Klaten termasuk daerah termiskin se-Soloraya dan urutan ke 14 di Jawa Tengah. Maka dari itu bantuan harus tepat agar segera terentas dari kemiskinan. Desa merah (miskin) ada 101 desa dari 391 desa di Klaten,” jelasnya.(T.EKO)