Memaknai Pernyataan Menteri Keuangan Tentang Utang

PESAN melalui WhatsApp tentang “Mempermasalahkan Utang” dikirimkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu SMI) sejak pukul 06.42 pagi hari dan terus dilakukan update sepanjang hari Jumat 24 Maret 2018.

Akhirnya setelah mendapatkan kelengkapan data, versi final Beliau kirimkan pada pukul 14.34 WIB. Waktu yang sudah larut di benua Amerika, lokasi Menkeu SMI saat itu.

Dengan segera, kami membuatnya dalam format Siaran Pers untuk dibagikan kepada pihak media. Selain itu, agar lebih mudah dipahami masyarakat, kami menyiapkan infografis untuk disebarkan di media sosial.

Berita tentang utang pemerintah memang telah mengisi banyak pemberitaan media cetak dan online selama seminggu terakhir ini dan mencapai puncaknya ketika ada rilis dari INDEF yang antara lain menyatakan bahwa utang terus meningkat namun produktivitas dan daya saing perekonomian semakin menurun.

Kritik tajam dari pengamat ekonomi, lembaga penelitian dan partai politik tentang utang, tak pelak telah membuat Menteri Keuangan menyediakan waktu untuk menulis sendiri pernyataannya di tengah kunjungan dinasnya di Amerika Serikat. Memang kondisi utang saat ini angkanya meningkat, namun masih dalam kondisi aman dan terkendali. 

Baca juga : Sri Mulyani: Masalah Utang Jangan Jadi Manuver Politik yang Destruktif

Dalam pesannya, Menkeu SMI menyatakan bahwa tidak perlu ada rasa kekhawatiran yang berlebihan terhadap utang pemerintah.

Ditegaskan bahwa kita harus melihat utang dalam konteks keuangan negara secara lengkap dan proporsional, karena utang bukan merupakan tujuan dan juga bukan satu-satunya instrumen kebijakan dalam mengelola perekonomian. 

Hal ini juga pernah diungkapkannya saat menjadi panelis dalam satu dialog di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau mencontohkan, untuk melihat seorang manusia, tidak bisa menilainya hanya dari kupingnya saja, sambil menunjuk telinga Effendi Ghazali yang saat itu menjadi moderator acara dialog.

Sebagai contoh kali ini, Menkeu SMI menyebutkan tentang aset pemerintah yang merupakan akumulasi dari hasil belanja pemerintah, termasuk dari utang. Nilai aset tahun 2016 adalah sebesar Rp 5.456,88 triliun.

Selanjutnya, dinyatakan oleh Menkeu SMI bahwa belanja infrastruktur tidak hanya berada di Kementerian/Lembaga di pemerintah pusat, tapi juga dilakukan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, dalam komponen pembelanjaan infrastruktur, tidak semuanya masuk dalam akun belanja modal, tapi juga ada pada belanja barang.

Hal ini disebabkan karena diperlukan perencanaan dan pengawasan yang masuk dalam kategori belanja barang. Sehingga jumlah nominal utang tidak bisa dibandingkan hanya dengan angka nominal belanja modal saja.

Baca juga : Sri Mulyani: Soroti Utang Tanpa Lihat Konteks, Tidak Lengkap dan Bisa Menyesatkan

Sejak pemerintahan Presiden Jokowi, alokasi belanja pemerintah daerah memang sangat besar. Komitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran diwujudkan dalam alokasi belanja dan dana desa yang memadai. Menkeu SMI juga sangat memperhatikan hal ini.

Yang tidak kalah pentingnya dan selalu disebutkan dalam berbagai kesempatan adalah posisi utang dalam kaitannya dengan Produk Domestik Bruto, defisit APBN dan UU yang mengaturnya. Berbagai data terkait hal ini disebutkan:

1. Penurunan defisit APBN 2017 dari 2,92 persen menjadi 2,5 persen yang otomatis juga menurunkan jumlah utang dari rencana pada tahun tersebut. Batasan defisit menurut UU adalah 3 persen.

2. Saat Menkeu SMI menjadi Menkeu di tahun 2005-2010 rasio utang terhadap PDB tahun 2005-2010 berkurang dari 47 persen ke 26 persen.

3. Menurunnya defisit Keseimbangan Primer (penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran utang).

Berturut-turut dari tahun 2016 (Rp 125,6 triliun) dan 2017 (Rp 121,5 triliun). Tahun 2018 ditargetkan defisitnya turun lagi menjadi Rp 87,3 triliun. Beberapa tahun ke depan diharapkan agar keseimbangan primer dapat menjadi surplus, sehingga tidak lagi membayar utang dengan utang,

Menkeu SMI selalu ingin ada peningkatan dalam kinerja, sehingga perolehan ketiga capaian tersebut bukan datang dari langit tanpa direncanakan dengan matang. Kami selalu didorong untuk berprestasi dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini.

Baca juga : Bagaimana Posisi Utang Indonesia?

Utang juga dapat menjadi alternatif investasi bagi masyarakat Indonesia. Saat ini, jumlah investor dari Indonesia yang membeli Surat Berharga Negara secara ritel berjumlah 501.713 orang, melonjak tajam dari tahun 2008 yang baru berjumlah 16.561 investor. Yang menarik, 13-16 persen di antaranya adalah ibu rumah tangga.

Pernyataan ini diyakini untuk menjawab banyak keraguan bahwa utang Indonesia didominasi oleh pihak asing. Walaupun belum sebanyak negara maju, namun Kemenkeu sudah di arah yang tepat. Selain itu, ada juga bond pemerintah yang dikeluarkan dalam mata uang pemerintah.

Menkeu SMI menyatakan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola instrumen utang, terutama agar tidak ada kejutan dan pelambatan dalam perekonomian nasional.

Setiap kebijakan untuk mencapai suatu tujuan pasti ada akibat pada tujuan yang lain. Namun semuanya bertujuan agar APBN tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan.

Pengelolaan yang hati-hati ini mendapatkan respons positif berupa peringkat investasi dari lima lembaga pemeringkat dunia (S&P, Moodys, Fitch, JCR dan R&I).

Mereka menilai Indonesia sebagai negara yang menjaga disiplin APBN secara konsisten berdasarkan UU.

Hasil lainnya adalah menurunnya imbal hasil (yield) Surat Utang Negara berjangka 10 tahun dari 7,93 persen pada Desember 2016 menjadi 6,63 persen pada pertengahan Maret 2018. Suatu capaian yang sangat baik mengingat ada empat kali kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve Amerika.

Banyak yang meragukan penilaian lembaga pemeringkat ini dan men-twist nya seolah-olah agar Indonesia makin berutang. Padahal untuk mendapatkan peringkat ini, sudah melalui banyak kriteria dan penilaian. Harusnya bangsa kita bangga karena dinilai baik dan kredibel oleh lembaga internasional.

Utang juga bukan satu-satunya instrumen kebijakan. Masih banyak instrumen lain yang digunakan untuk kebijakan pemerintah antara lain: pajak, cukai dan penerimaan negara bukan pajak, instrumen belanja dan alokasinya, kebijakan perdagangan dan lain-lain.

Semua kebijakan harus sama-sama bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan nasional. Contohnya, keseriusan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi di segala bidang yang akhirnya berhasil menaikkan nilai kemudahan investasi Indonesia. Ini tentu saja menjadikan Indonesia sebagai tempat investasi yang menarik bagi dunia.  

Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur, perbaikan pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial baru akan menuai hasil dan dapat dirasakan pada jangka menengah. Beliau setuju dengan adanya anjuran bahwa perlu dilakukan peningkatan efektivitas dan prioritas kebijakan, perbaikan tata kelola serta proses perencanaan dan perang terhadap korupsi.

Semua masukan pada dasarnya telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah. Menkeu SMI menggunakan huruf kapital dan mem-bold dan pada kata “telah” dan “sedang” sebagai penegasan terhadap kata tersebut.

Terakhir, beliau menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan masukan dan kritikan, karena pada prinsipnya APBN adalah uang kita semua.

Secara keseluruhan, pernyataan Menkeu SMI ini juga ingin memperlihatkan transparansi dan profesionalisme kami di Kemenkeu dalam melaksanakan tugasnya. Dengan arahan dan bimbingan beliau, transparansi digunakan sebagai sarana check and balance dalam mengelola keuangan negara.

Salah satu wujud transparansi, pernah kami terapkan saat membuat vlog dialog Menkeu SMI dengan aktor Reza Rahadian. Melalui medsos, diumumkan siapa yang ingin bertanya kepada keduanya tentang APBN.

Dari 1500-an pertanyaan, topik utang menjadi salah satu yang dipilih untuk dijawab oleh Menkeu SMI. Pertayaan tidak diberitahukan sebelumnya, sehingga Menkeu menjawab secara spontan.

Sebagai saksi mata yang sering mengikuti rapat dengan Menteri Keuangan, saya merasakan sendiri betapa Menkeu SMI bersungguh-sungguh berkeinginan memperbaiki Indonesia melalui kebijakan fiskal yang menjadi kewenangannya.

Dalam satu rapat yang membahas anggaran Kementerian Keuangan, beliau menyampaikan arahan agar anggaran yang tidak diperlukan segera dipangkas ibarat menghilangkan lemak dalam tubuh sehingga menjadi sehat. 

Kemenkeu harus menjadi contoh dalam efisiensi dan efektifitas dalam membelanjakan uang rakyat. Jadi apa yang disampaikan dalam rilisnya saya yakin ditulis dengan penuh kesungguhan hati dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki Indonesia.

*Penulis adalah Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan. Bagi kolumnis atau calon kolumnis yang ingin menanggapi tulisan ini bisa berkirim e-mail ke redaksikcm@kompas.com