Menghitung-Hitung Figur Cawapres Pendamping Jokowi

INDOPOS.CO.ID – Joko Widodo disebut-sebut telah mengantongi lima nama bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan mendampinginya di pemilihan presiden 2019 mendatang. Namun belum diungkap ke publik, siapa saja nama-nama dimaksud. Partai pengusung pun masih tarik menarik tentang siapa yang layak menampingi Jokowi.

“Sudah ada lima nama yang dikantongi Pak Jokowi. Siapa saja mereka, kita tunggu kejutannya nanti,” kata Ketua DPP Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, kepada INDOPOS, selasa (20/3).

Menurut dia, nama-nama tersebut sedang diseleksi Jokowi. Para calon, kata Budi, sudah dikenal luas oleh publik. Sebagian besar berasal dari partai politik.

“Ya, itu-itu saja bocorannya. Kita lihat yang terbaik. Politik selalu membuat kejutan kan,” ujarnya lagi.

Lantas, siapa yang betul-betul layak mendampingi Jokowi? INDOPOS merangkum sejumlah komentar dari pengamat politik, lembaga survey dan pejabat parpol.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diprediksdi akan memilih kader sendiri sebagai calon pendamping Jokowi pada pilpres 2019 nanti. Atau besar kemungkinan dari kalangan non parpol seperti prefesional dan akademisi. Alhasil, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua PAN Zulkifli Hasan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari partai Demokrat bakal tersingkirkan.

“Diprediksi PDIP justru akan mengambil kader sendiri untuk disandingkan dengan Jokowi pada pilpres 2019 nanti,” ungkap Pangi Syarwi Chaniago.

Mengapa demikian, sambung Direktur Ekskutif Voxpol Center itu, apabila PDIP memilih cawapres dari partai politik seperti Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan AHY, tentu akan merugikan PDIP sendiri pada periode mendatang. 

“Karena setelah Jokowi selesai pada periode 2024 nanti justru sosok cawapresnya yang akan bersinar. PDIP akan tenggelam. Oleh karena itu kemungkinan besar akan mengusung cawapres dari kader sendiri atau dari kalangan non parpol dan professional yang komit kepada PDIP,” paparnya.

Berbeda dengan peneliti The Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes. Ia menilai, peluang tokoh nonpartai sebagai cawapres Jokowi, masih sulit terjadi.

“Peluang tokoh nonpartai bisa terjadi jika deadlock pendukung partai Jokowi,” kata Arya terpisah.

Menurut dia, jika partai koalisi pendukung Jokowi masing-masing ngotot mengajukan kandidat, mereka akan mengambil jalan tengah dengan mengambil tokoh di luar partai. Jalan tengah diperlukan agar masing-masing partai koalisi tidak merasa menang maupun kalah.

Sejumlah nama seperti Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, ada dalam radar calon cawapres Jokowi. Namun, jika PDIP menunjuk Mahfud MD sebagai cawapres, hal itu akan mendapatkan tanggapan dari partai koalisi Jokowi. Alasannya, Mahfud dianggap sebagai tokoh PKB.

“Kalau Mahfud MD dijadikan cawapres akan dipertanyakan PPP, NasDem dan lainnya,” ujarnya. 

Di sisi lain, lanjutnya, Cak Imin sudah mengajukan diri menjadi cawapres Jokowi. Mahfud dan Muhaimin memang dianggap sebagai sosok yang mewakili tokoh agama yang mewakili mayoritas suara umat Islam. Peluang kedua tokoh yang mewakili agama tersebut bisa masuk menjadi cawapres Jokowi jika kompetisinya ketat.

“Kalau selisih dengan Prabowo di bawah 10 persen, maka memungkinkan mengusung tokoh agama. Kalau jaraknya jauh, tidak penting (tokoh yang mewakili Islam),” tukas Arya.

Terpisah, Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding mengatakan, yang paling penting dalam konsep seorang pemimpin yang dipilih dan diangkat rakyat adalah bagaimana memberikan mensejahterakan bagi rakyatnya.

“Hampir empat tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi-JK, PKB menilai Presiden Jokowi sudah dalam track yang tepat dalam rangka mensejahterakan rakyat, di tengah kondisi ekonomi global yang cenderung turun,” ujarnya, kemarin.

Menurut Karding, selama ini PKB merasa nyaman dengan Presiden Jokowi yang program-programnya sudah menuju kepada kesejahteraan rakyat. Seperti Infrastruktur, reformasi birokrasi dan lain-lain. 

“Karena itu kecenderung para Kyai, masih mendukung Pak Jokowi sebagai presiden berikutnya,” imbuhnya. 

Sejatinya, kata Karding, Jokowi perlu pendamping cawapres yang dapat mendongkrak elektabilitasnya. Apalagi, berbagai hasil lembaga survey menunjukan elektabilitasnya Jokowi masih belum cukup aman, karena masih pada kisaran 47% hingga 54%.

“Itu artinya Jokowi belum dapat dikatakan otomatis jadi. Karena harus ngangkat 50% lebih. Sehingga siapapun wapresnya harus menjadikan nilai tambah,” katanya.

Karding kemudian memberi kriteria cawapres Jokowi yang tepat yakni, haruslah dapat menutupi berbagai kelemahan isu yang ditujukan kepada Presiden Jokowi selama ini, terutama pasca pilkada DKI. Salah satunya, isu identitas semakin memojokan Jokowi. Karena itu, cawapres Jokowi harus berlatar belakang agama yang kuat dan memiliki basis massa yang solid. 

“Momentum saat ini, terlihat menguatnya politik identitas. Karena itu saya menyodorkan wapres Jokowi dari kalangan NU dan PKB contohnya Cak Imin,” tegasnya.

Karding menambahkan, pada pilpres 2014 nanti, dari segi waktu, PKB merupakan parpol ketiga yang mendeklarasikan pencalonan diri Jokowi sebagai presiden setelah PDIP dan NasDem. Apalagi, teori yang mengatakan apabila tokoh internal partai politik yang dicalonkan sebagai pemimpin baik tingkat daerah maupun nasional, akan memperoleh suara yang cukup signifikan. 

“Karena itu kita (PKB, red) mengukur diri, mencalonkan Cak Imin jadi cawapres, kalo cocok Alhamdulillah, namanya usaha,” selorohnya.  

Karding menyebut, pencalonan Cak Imin bukanlah ujug-ujug. Terlebih, Cak Imin merupakan sosok Santri tulen, yang tentunya akan merepresentasikan sebagai sosok Islam moderat, yang sesuai dengan karakteristik Islam di Indonesia. “Cak Imin merupakan aktivitis terkemuka sejak mahasiswa dan menjelang tahun 1998. Juga ikut berinvestasi dalam tumbangnya rezim Orde Baru,” ujarnya. 

Selebihnya, kata Karding, dari sisi posisi, Cak Imin pernah jadi Wakil Ketua DPR termuda, Menteri dan Ketum Partai dari 4% sampai 10%.

“Kalau tidak cerdas, gak bisa itu. Jadi Cak Imin sesuai dengan kebutuhan milenial. Jokowi saya pikir juga suka dengan yang muda dan progresif. Menurut saya layak lah untuk kita tawarkan,” katanya. 

Sedangkan  Wakil Sekjen PKB, Dita Indah Sari mengatakan, Cak Imin tidak pernah bermaksud menyampaikan ancaman soal cawapres kepada Jokowi. Apalagi menurutnya PKB saat ini berada di dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK.

“Tidak ada yang mengancam-ancam. Siapalah kita ini berani ancam-ancam Pak Jokowi? Sudah bareng-bareng selama empat tahun, sudah saling sayang dan hormat,” kata Dita, Senin (19/3).

Menurut Dita, selama ini partainya memiliki rekam jejak yang baik dalam menjalin koalisi. Partainya selalu berkomitmen dalam menjalin kerjasama politik, salah satunya yakni, menyukseskan pemerintahan Jokowi-JK.

“PKB ini monogamis, nggak rewel. Kalau sudah satu, ya satu. Jadi yang satu ini pasti dijaga baik-baik, disayang-sayang. Kira-kira begitulah hubungan kami dengan Pak Jokowi soal pencawapresan ini. Kita cuma mau melengkapi apa yang masih perlu dilengkapi dari Pak Jokowi. Gitu lho,” katanya.

PAN Sudah Ketemu Megawati

Sementara Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengaku, telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan itu kabarnya juga mengagendakan pembahasan bursa cawapres.

“Ya banyak lah (yang dibicarakan), enggak bisa diceritain semua. Nanti kita dengar saja pendapat Mbak Mega,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, kemarin.

Zulhas meminta agar masyarakat tetap bersabar menunggu perkembangan politik. Pria kelahiran Lampung ini mengatakan, saat ini proses komunikasi politik sedang berjalan di antara partai-partai politik.

“Sabar aja ikutin prosesnya. Tidak ada satu partai pun bisa sendiri, harus gabung. Komunikasi politik sedang berlangsung. Tunggu saja,” imbuhnya.

Dia mengatakan, kemungkinan deklarasi cawapres PAN akan dilakukan Mei mendatang.

Namun, optimisme Zulhas terbantahkan oleh Wasekjen PAN, Yandri Sutanto.

Dia menyatakan, pesimistis Zulhas bakal digaet Jokowi sebagai cawapres di Pilpres 2019. “Apa partai-partai besar yang dukung Jokowi rela? Kan kami hanya 48 kursi. Yang lain ada yang 120 kursi,” kata Yandri kepada INDOPOS di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Sebaliknya, Yandri menyatakan, peluang Zulhas menjadi cawapres lebih besar bila berpasangan dengan Prabowo Subianto. Karena, komunikasi antara PAN dan Gerindra sudah berlangsung cukup lama. 

“Kalau besok Pak Prabowo maju dan Bang Zul wakilnya, PAN siap aja. Kami deklarasikan,” kata Yandri. 

Menurut Yandri, koalisi PAN, PKS dan Gerindra sudah memenuhi syarat ambang batas presiden sebesar 20 persen. Koalisi ini lebih realistis untuk menandingi Jokowi di pilpres 2019 ketimbang poros ketiga. 

“Satu saja partai lari ke Pak Jokowi sudah pasti enggak bisa tiga calon. Udah hebat kalau dua calon,” kata Yandri. 

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Assegaf mengatakan, setiap partai tentu memiliki kriterianya masing-masing. Kriteria cawapres yang disebutkan PDIP tersebut sesuai dengan apa yang dimiliki AHY saat ini.

Ia mengatakan, saat ini nama AHY memiliki elektabilitas yang tinggi di berbagai macam survei sebagai cawapres, untuk itu pihaknya saat ini masih terus melakukan komunikasi politik kepada seluruh parpol termasuk PDIP.

“Mas AHY memang syukur Alhamdulillah ya, karena di berbagai macam survei hasilnya beliau tinggi begitu, ya khususnya sebagai cawapres dan komunikasi politik selalu di lakukan,” ungkapnya, kemarin.

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan tanpa ragu mengatakan, partainya menawarkan AHY untuk berduet dengan Jokowi.

“Saya kira tak ada lagi yang ditutup-tutupi. Tadi itu terbuka kami menawarkan, menyiapkan Mas AHY sebagai pemimpin baru,” tegasnya.

Hinca berharap masyarakat dapat menerima kemunculan AHY. Pun begitu dengan partai politik lain. Ia yakin Jokowi akan mempertimbangkan kemunculan AHY sebagai cawapres yang berpotensi mendampinginya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johhny G Plate mengaku, kandidat cawapres Jokowi sudah mengerucut kepada beberapa nama. Hal itu diketahui oleh para pimpinan partai yang telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi.

Diketahui, kata Jhonny, saat ini sudah ada lima partai yang secara resmi telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi. Mereka yakni Partai NasDem, PDIP, Golkar, Hanura dan PPP. Hanya saja, Johnny enggan menyampaikan nama-nama kandidat cawapres Jokowi yang telah mengerucut tersebut.

Lantas, bagaimana kira-kira akhir dari cerita tarik menarik cawapres untuk Jokowi? Mungkin jawabannya bisa jadi; apapun maunya partai pengusung, yang memutuskan tetap lah Megawati. (aen)

TOPIK BERITA TERKAIT: #pilpres-2019 #pemilu-2019 #cawapres-2019