Menkeu: Disiplin Fiskal Bukan Berarti Takut dan Panik dengan Utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, disiplin fiskal tersebut bukan berarti harus membuat Indonesia takut dan panik terhadap instrumen utang.

“Atau bahkan menjadi alergi terhadap instrumen utang. Kita harus tetap menjaga instrumen tersebut sebagai salah satu pilihan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/3).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, utang bukan satu-satunya instrumen kebijakan yang dapat diandalkan. Ada instrumen lain yang sangat penting seperti pajak dan cukai serta penerimaan bukan pajak.

Ada pula instrumen belanja dan alokasinya, kebijakan perdagangan dan investasi, kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan desentralisasi dan transfer ke daerah.

“Semua instrumen kebijakan tersebut sama pentingnya dalam pencapaian tujuan pembangunan, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan. Semua kebijakan ini juga harus sama-sama bekerja secara efektif dan keras untuk mencapai tujuan nasional,” tuturnya.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini terus berupaya dalam mendorong reformasi perpajakan. Apalagi, tahun ini target penerimaan pajak 2018 dipatok sebesar Rp 1.424 triliun atau tumbuh 20 persen dibanding realisasi penerimaan pajak 2017 yang sebesar Rp 1.147 triliun.

“Pemerintah sadar bahwa pajak merupakan tulang punggung negara,” katanya.

Di samping itu, pemerintah juga serius dalam memperbaiki iklim investasi, agar investasi dan daya kompetisi ekonomi serta ekspor Indonesia meningkat.

“Hasilnya skor kemudahan investasi kita sudah semakin baik dan Indonesia menjadi tempat investasi paling menarik di dunia,” jelas dia.

Meski demikian, kebijakan perdagangan yang cukup proteksionis dari Amerika Serikat harus diwaspadai. Rencana The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan lebih dari tiga kali pada tahun ini juga perlu diantisipasi karena dapat menimbulkan gejolak.

“Semua kondisi ini dipertimbangkan secara matang dan hati-hati agar perekonomian Indonesia tetap dapat bertahan tumbuh tinggi, kemiskinan menurun dan kesenjangan menurun dan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur kita makin membaik,” pungkasnya.

(hap/JPC)