Moratorium DOB Tak Akan Dicabut hingga Akhir Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA – Moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) belum akan dicabut hingga selesainya masa kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal ini diungkapkan Dirjen Otda Kemendagri, Soni Sumarsono, usai menghadiri rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

“Tidak, enggak ada itu. Pokoknya sampai pilpres enggak ada yang namanya pembahasan mengenai pembentukan DOB,” ujar Soni di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018).

Mantan Plt Gubernur DKI Jakarta itu berujar, bila moratorium pembentukan DOB dicabut saat ini maka akan mengganggu jalannya pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. “Akan mengganggu konstelasi dapil. Jadi, fokus kita adalah pilkada, pilpres dan pileg,” ucap Soni.

Dia menambahkan, kemungkinan besar pencabutan moratorium pembentukan DOB akan dibahas setelah Pilpres 2019 selesai dan terpilihnya presiden baru. “Paling nyaman, karena tidak mengganggu dapil. Ini kan dapil bisa berubah karena DOB, anggaran juga bisa berubah. Jadi, malah menimbulkan masalah daripada manfaat,” imbuh Soni.

Diberitakan sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah masih menunda pemekaran 314 DOB yang sudah diusulkan. Alasannya, anggaran negara masih terbatas untuk hal tersebut.

Saat ini, terdapat 314 usulan daerah pemekaran baru di seluruh Indonesia. 173 di antaranya merupakan usulan dari DPD, sisanya diusulkan DPR. Usulan tersebut sudah masuk ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Tjahjo, pemerintah bukan tak mau merealisasikan 314 DOB yang sudah diusulkan wakil rakyat dan perwakilan daerah. Namun, saat ini anggaran negara sedang diprioritaskan dulu untuk kebutuhan mendesak seperti pembangunan infrastruktur dan mempercepat kesejahteraan rakyat di daerah-daerah yang sudah ada.

“Dengan segala hormat untuk tahun-tahun ini sampai tahun depan belum bisa Kemendagri menyetujui atau memiliah DOB mana yang harus diputuskan,” ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Senin 28 Agustus 2017.

(Ari)