MSI: yang Ngutang Zaman Old, yang Bayar Jaman Now

Mohammad Sohibul ImanMohamad Sohibul Iman

NETIZEN.media-Beberapa hari lalu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman (MSI) sempat ditanya jurnalis terkait pernyataan Menkeu RI, Sri Mulyani yang menilai isu utang dilebih-lebihkan dan cenderung menghasut publik.

Menanggapi hal itu, MSI dalam akun Twitternya, @msi_sohibuliman menilai, respon Menkeu kurang bijak. Karena di negara demokrasi, perdebatan substantif tentang kebijakan publik, sangat baik dilakukan.

“Utang pemerintah termasuk isu publik yang krusial. Kontestasi gagasan dan keterlibatan dialog dengan masyarakat akan menjadikan kebijakan publik kita semakin berkualitas,” kata MSI, Selasa (20/03/2018) malam.

Lebih lanjut MSI menyatakan, isu utang terkait erat dengan isu keadilan antargenerasi. Yakni soal siapa yang berhutang dan siapa yang menanggung bebannya.

“Jangan sampai ada anggapan, yang berhutang ‘Zaman Old’ yang bayar ‘Jaman Now’. Generasi mendatang berhak dapat warisan ekonomi yang lebih baik,” jelas MSI.

Ia membeberkan, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jumlah utang pemerintah bertambah Rp1.430 Triliun, meningkat dari Rp2.604 Triliun (Desember 2014) menjadi Rp4.034 Triliun (Februari 2018). Setara dengan penambahan jumlah utang pemerintah Presiden SBY selama 10 tahun (2004-2014).

“Rasio utang terhadap PDB memang masih dalam batas yang diizinkan Undang-Undang. Tetapi trendnya meningkat dari 25 persen (2014) menjadi 29,2 persen (2017). Padahal periode sebelumnya, rasio tersebut berhasil turun signifikan dari angka 57 persen (2004) menjadi 25 persen (2014),” papar MSI.

Selain itu, MSI mengungkapkan, yang patut diperhatikan juga terkait laju pertumbuhan utang pemerintah (2014-2017) yang mencapai rata-rata 14 persen per tahun, yang mana ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara yang masing-masing hanya bisa tumbuh 5 persen dan 4 persen per tahunnya. “Ini tidak baik!” tegasnya.

Berita Terkait

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, kesinambungan fiskal dari APBN juga bermasalah. Defisit keseimbangan primer (penerimaan negara dikurangi belanja negara diluar cicilan utang), cukup tinggi. Ini menunjukkan kemampuan bayar utang pemerintah buruk. “Utang gagal jadi instrumen pembangunan,” simpul MSI.

Ia mengingatkan, membengkaknya defisit keseimbangan primer juga bisa diartikan bahwa pemerintah mencetak utang baru untuk melunasi utang lama yang sudah jatuh tempo. “Gali lobang tutup lobang, begitu kata Bang Haji di salah satu lagunya,” sindir MSI.

Terlebih beban pembayaran cicilan utang terus meningkat setiap tahun. Ia mencontohkan, untuk 2018-2019 cicilan utang pemerintah yang jatuh tempo mencapai Rp810 Triliun. Pada 2018, pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp414.5 Triliun dan pinjaman netto negatif Rp15.3 Triliun.

Tentunya, beban pembayaran cicilan utang ini semakin membebani APBN. Belanja negara tersedot untuk melunasi beban cicilan utang yang besar. “Jika tidak ada koreksi, belanja lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan program-program kesejahteraan rakyat lainnya akan terkorbankan,” ujar MSI.

Memperhatikan kondisi utang pemerintah saat ini, MSI mengaku tidak sependapat jika Pemerintah Jokowi-JK membandingkan rasio utang RI dengan Jepang. Itu perbandingan yang tidak apple to apple, perbandingan yang tidak tepat.

“Melihat utang itu aman atau tidak, sehat atau tidak, harus dilihat dari banyak sisi. Misal, fundamental ekonomi bagaimana, kemampuan bayar utangnya, rasio penerimaan pajaknya, rasio penerimaan ekspornya, suku bunganya, profil kepemilikannya, dan lain-lain,” papar MSI. (N2)

Post Views: 75