Pemerintah bahas rencana induk pengembangan Batam

Sumber

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah bersama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) terus membahas rencana induk pengembangan kawasan Batam, yang meliputi model ekonomi, kondisi infrastruktur, tata ruang, dan kebijakan yang dibutuhkan.

“Ini penting agar makin banyak yang berminat dan bersemangat menanamkan investasi di Batam,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sesuai memimpin rapat koordinasi membahas pengembangan kawasan Batam di Jakarta, Selasa.

Ikut hadir dalam rapat koordinasi ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, dan perwakilan dari kementerian serta lembaga terkait.

Darmin mengatakan salah satu pembahasan mengenai pengembangan kawasan Batam ini adalah terkait transformasi wilayah tersebut dari free trade zone menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).

Beberapa prinsip terkait transformasi tersebut antara lain mengenai KEK Batam yang bersifat zonasi, penetapan KEK di klaster sesuai kawasan industri serta pemberian opsi bagi pengusaha yang tidak masuk klaster KEK untuk pindah ke KEK atau diberikan fasilitas lain di tempat lain dalam daerah pabean.

Tempat lain dalam daerah pabean tersebut antara lain kawasan berikat, gudang berikat, pusat logistik berikat, kemudahan impor tujuan ekspor dan kawasan sejenisnya.

Untuk itu, Darmin menyatakan pemerintah segera mengambil keputusan terkait skala prioritas maupun klaster ini agar KEK Batam dapat cepat terwujud dalam dua-tiga tahun.

“Klaster itu perlu segera difinalkan. Persisnya mengenai visi yang menyangkut kegiatan ke depannya, serta potensi industri dari kawasan tersebut maupun pariwisata,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai siap berkoordinasi dengan BP Batam serta pemangku kepentingan lainnya untuk membuat rencana kerja yang konkret.

“Perlu timeline yang jelas dalam masa transisi FTZ menjadi KEK di Batam. Mulai dari identifikasi klaster-klaster kawasan industri, penyiapan sarana dan prasarana termasuk sistem TI, proses bisnis dan penyiapan SDM,” katanya.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo juga mengingatkan pentingnya pengembangan kawasan Batam dengan Pulau Bintan dan Pulau Karimun agar target pertumbuhan di wilayah ini sebesar tujuh persen bisa tercapai.

Ia optimistis target tersebut bisa tercapai seiring dengan pengembangan proyek infrastruktur di Batam seperti perluasan Bandara Hang Nadim, Waduk Tembesi, Pelabuhan Batu Ampar, Rumah Susun, Tanjung Sauh Container Port Project, Jembatan Batam-Bintan dan LRT Batam.

Selain itu, Lukita menekankan bahwa peran strategis Batam sangat diperlukan untuk mendorong kinerja perekonomian di Kepulauan Riau dan nasional secara keseluruhan.

“Untuk itu, perlu sebuah model yang mampu menciptakan harmoni dan saling memperkuat antara perindustrian, perdagangan, pariwisata, logistik, transportasi, dan teknologi digital,” katanya.

Baca juga: Menteri PUPR: Presiden perintahkan bangun jembatan Batam-Bintan

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2018