Poin-Poin Ringkas Pembelaan Sri Mulyani soal Utang Pemerintah

JAKARTA, iNews.id – Kenaikan nominal utang sejak pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla yang cukup signifikan sejak 2015 terus menjadi isu publik yang menimbulkan pro dan kontra.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menanggapi pernyataan soal utang pemerintah secara panjang lebar yang disebutnya menjadi perhatian bagi para politisi dan ekonom secara luar biasa dalam beberapa bulan terakhir. Berikut poin-poin penting yang menjadi rangkuman pembelaan Menkeu soal utang pemerintah:

1. Pembicaraan soal utang akhir-akhir ini dinilai Menkeu akan bermanfaat bagi sebagai pengelola keuangan negara untuk tetap waspada. Namun, dia berharap motif pembicaraan ini bukan bertujuan membuat masyarakat resah, takut, dan panik, dan untuk kepentingan politik tertentu.

2.  Menkeu mengatakan, pembicaraan soal utang kerap mengabaikan soal aset. Padahal, nilai aset pemerintah yang merupakan akumulasi dari belanja terus naik dari tahun ke tahun. Pada tahun lalu, aset pemerintah naik Rp1.867 triliun atau tumbuh 239 persen. Total kekayaan negara, kata dia, adalah hasil pemupukan aset, termasuk utang.

3. Salah satu indikator yang sering dibandingkan dengan utang adalah belanja modal. Menurut Menkeu, hal ini keliru karena belanja modal yang sering dikutip hanya yang ada di pemerintah pusat. Padahal, belanja modal lewat transfer ke daerah naik signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

4. Dalam melihat utang, Menkeu menilai perlu juga melihat kemampuan APBN dan ekonomi secara keseluruhan. Selama ini, defisit anggaran selalu terkendali di bawah 3 persen. Bahkan, Menkeu menyebut saat menjabat sebagai Bendahara Negara periode 2005-2010, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) turun dari 47 persen menjadi 26 persen meski secara nominal naik.

5. Soal neraca keseimbangan primer yang naik sejak 2015, Menkeu mengatakan, pemerintah sudah berkomitmen untuk menurunkan defisit keseimbangan primer. Neraca keseimbangan primer mengukur kemampuan dalam membayar utang. Jika defisit artinya, cicilan utang dibayar dengan utang. Pada 2015, defisitnya mencapai Rp142,5 triliun, tapi sejak menjadi Menkeu pada pertengahan 2016, defisit keseimbangan primer dipatok Rp87,3 triliun tahun ini. Tahun depan, neraca ini ditargetkan nol dan menjadi surplus dalam beberapa tahun ke depan.

6. Kebijakan utang, menurut Menkeu, mendorong pendalaman pasar keuangan domestik. Lewat utang, pemerintah ingin agar masyarakat bisa memegang surat utang supaya ekonomi lebih stabil. Buktinya, jumlah investor ritel lokal yang membeli surat utang meningkat setiap tahun. Pada 2006, jumlahnya 16.561. Pada 2018, jumlahnya 501.713.

7. Kritik terhadap pemerintah agar pengelolaan utang dilakukan harus hati-hati disebut Menkeu juga sudah dijalankan. Pilihan kebijakan diambil secara cermat antara bagaimana ekonomi tumbuh sekaligus memenuhi tujuan pembangunan seperti kemiskinan, kesenjangan, kesempatan kerja, dan lain-lain.

8. Menkeu mengatakan, APBN, termasuk utang terus dikelola secara sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Hasilnya, lima lembaga pemeringkat dunia yaitu S&P, Moodys, Fitch, JCR, dan R&I mengganjar Indonesia sebagai negara layak investasi. Pada gilirannya, imbal hasil (yield) surat utang yang dibayarkan kepada investor terus turun. Pada Desember 2016, surat utang berjangka 10 tahun 7,93 persen, pada pertengahan Maret 2018 menjadi 6,63 persen.

9. Pemerintah, kata Menkeu, sebenarnya tidak hanya mengambil kebijakan utang, tapi juga instrumen lain seperti pajak, cukai, penerimaan negara bukan pajak, investasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Semua instrumen ini dinilainya penting untuk mencapai tujuan pembangunan.

10. Menkeu mengatakan, semua kebijakan itu akan terasa dalam jangka menengah. Misal, kebijakan pendidikan akan terlihat saat mereka lulus kelas. Kritik bahwa kebijakan saat ini belum terasa, kata dia, mengabaikan proses suatu kebijakan.

11. Kritik tanpa melihat konteks lebih besar terkait tujuan pemerintah disebutnya bisa menyesatkan.

12. Terakhir, Menkeu mengatakan, perhatian sejumlah pihak soal utang pemerintah telah dan sedang dilakukan pemerintah. Dia juga mengucapkan terima kasih atas berbagai analisis, masukan, dan kritikan untuk menjaga keuangan negara tetap sehat dan memperbaiki kebijakan pemerintah untuk tujuan pembangunan.

Editor : Rahmat Fiansyah