“Politisi Pria Lebih Sering Bikin Deal di Luar Meja Rapat”

PROKAL.CO, Partisipasi perempuan yang terjun dalam dunia politik masih sangat sedikit. Sudah sedikit, ketika berkecimpung di dalamnya pun masih susah. Dikarenakan budaya politik di Indonesia yang masih sangat maskulin.

 

RIO TAUFIQ ADAM, Jakarta

 

ANGGOTA Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hetifah Sjaifudian, menjadi satu dari 97 legislatif perempuan yang suaranya cukup keras didengar di Senayan. Terutama pendapatnya soal keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Ia menginginkan perempuan jauh lebih banyak sukses dalam pekerjaan yang digelutinya.

Berau Post pun berbincang lebih jauh dengan anggota legislatif asal daerah pemilihan Kaltim-Kaltara tersebut terkait suka dan duka para perempuan yang berjuang di jalur politik.

Kepada Berau Post, Hetifah blak-blakan bagaimana budaya kerja para politisi laki-laki di Senayan yang masih sangat maskulin.

Tidak perlu jauh-jauh melihat mengapa DPR RI masih sangat maskulin. Dari jumlah saja sudah kelihatan. Hanya 97 perempuan yang masuk dalam susunan DPR RI pada periode 2014-2019, dari 560 anggota. Persentasenya hanya 17,32 persen. Pun dari kursi para pimpinan DPR RI yang semuanya diduduki oleh politisi pria.

Contoh tersebut menjadi akurasi data yang tak dapat dibohongi. Bahwa perempuan masih sangat tersisihkan dalam dunia politik. Belum lagi jumlah perempuan yang hanya 8 persen mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini.

“Ini yang coba saya ubah perlahan dalam kultur politik di Indonesia. Untuk itulah saya berjuang di komisi II yang bersentuhan langsung dengan pemilihan umum,” katanya saat berdiskusi dengan Berau Post di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/3) lalu.

Membawa perempuan dalam kultur politik yang maskulin memang tidak mudah. Apalagi, budaya kerja di Indonesia yang hingga kini masih mengenyampingkan suara perempuan dalam pengambilan kebijakan. Tentu hal itu menjadi pekerjaan rumah cukup berat.

Meski menurutnya, kesadaran perempuan dalam politik sudah sangat membaik di Indonesia. Namun, sadar saja belum cukup. Harus ada partisipasi yang besar dari perempuan maupun juga pria. Terutama dalam hal kebijakan.

Perempuan berhijab itu memberi contoh negara-negara Skandinavia yang saat ini pengambil kebijakannya lebih banyak perempuan. Hal itu menunjukkan kesadaran dalam dunia politik maupun partisipasi perempuan dalam kehidupan bernegara sudah jauh lebih baik.

“Kebanyakan mungkin negara seperti Norwegia, Finlandia dan terbaru Kanada sudah sangat bagus. Mungkin porsinya sudah fifty-fifty antara pengambil kebijakan perempuan dan pria. Justru Amerika masih belum dan sangat konservatif terhadap perempuan,” ujarnya memberikan contoh negara yang sukses menjalankan kesetaraan gender dalam dunia politik.

Dari negara-negara tersebut ujarnya, Indonesia dapat mengikuti bagaimana sikap perempuan dalam mengambil kebijakan. Sehingga mampu membuat kondisi sosial dan ekonomi jauh lebih baik.

“Kalau melihat lebih banyak perempuan dalam mengambil kebijakan, ternyata mampu membuat sosial dan ekonomi lebih sensitif gender. Kelihatan itu. Kalau pun partisipasinya masih belum bisa diikuti, setidaknya kebijakannya dahulu,” ujarnya. Menurutnya, hal itu lebih ideal dalam hal partisipasi perempuan dalam kehidupan bernegara tidak hanya politik.

Untuk itu, dibutuhkan keseimbangan dalam kancah politik di Indonesia. Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) ini mengatakan, banyak perempuan yang memiliki potensi di dunia politik. Tapi masih terhambat. Lantaran kultur politik yang maskulin dan patriarki di Indonesia.

Hetifah menerangkan, kesiapan untuk bisa bergerak dalam dunia politik tidak hanya dibutuhkan wawasan. Dibutuhkan juga perempuan yang berpikiran modern dan maju. Yang mampu bersuara. Dan siap mengatakan “tidak”. Terutama apabila kebijakan yang diambil ternyata merugikan para kaum hawa. Karena dalam menembus badai politik di Indonesia akan sangat berat bagi perempuan.

Perempuan yang telah duduk di Senayan sejak 2009 lalu itu, punya segudang pengalaman pahit menjadi politisi. Pelecehan oleh rekan kerja secara verbal maupun fisik pernah dirasakan. Sebagai politisi, ia kerap kali merasakan hal itu.

 “Sebagai anggota DPR saya saja sering mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Pantat saya ditepok lah. Seolah-olah kalau saya perempuan, bercandanya mengarah agak pornografi. Sebagai perempuan itu harusnya masuk dalam pelecehan. Terkadang saya merasa tidak nyaman dan dilecehkan juga oleh rekan kerja,” akunya.

Namun, sebagai bagian dari pergaulan terkadang hal itu menjadi lumrah. Kalau pun ingin menyuarakan bahwa hal itu tidak baik, Hetifah kerap dikatakan rewel dan tidak gaul. Padahal tindakan tersebut sudah masuk dalam kekerasan terhadap perempuan.

Hanya saja tindakan itu tidak diperhitungkan. Sehingga membuat rekan kerja pria terus melakukan humor mengarah pornografi terhadap perempuan terus dilakukan. “Padahal itu sudah melanggar hak kenyamanan kami sebagai perempuan,” jelasnya.

Belum lagi banyaknya dealing yang dilakukan para politisi pria di luar forum formal seperti rapat. Keputusan tersebut ujar Hetifah pastinya tidak melibatkan perempuan. Sudah sangat umum ujarnya, keputusan diambil justru di luar rapat.

“Politisi pria lebih sering bikin deal di luar meja rapat. Seperti di lapangan golf misalnya. Atau ketika kongkow-kongkow sehabis rapat. Kami para perempuan pasti tidak dilibatkan. Karena tidak bisa ikut bergabung juga. Harus segera pulang,” bebernya.

Kebiasaan itu tentunya masih menjadi momok bagi para politisi perempuan untuk bisa mengambil andil lebih banyak dalam penentuan kebijakan.

Meski kondisi yang dialami saat ini masih sangat buruk. Hetifah enggan pesimistis. Ia yakin kaum hawa bisa bangkit dalam kancah politik di Indonesia.

Terutama pascakehadiran sejumlah menteri di Kabinet Kerja yang mengisi posisi strategis. Bahkan kinerjanya patut diacungi jempol. Sebut saja Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, Siti Nurbaya, serta Khofifah Indar Parawansa yang sekarang maju dalam Pilgub Jatim bergandengan dengan Emil Dardak. Para perempuan yang dituliskan tersebut ujar Hetifah, bahkan kinerjanya jauh lebih baik dibandingkan dengan para pembantu presiden yang pria.

Nah, di tahun politik 2018-2019 ini, ia meminta kepada perempuan dari Sabang sampai Merauke yang memiliki kemauan dan kapabilitas untuk menjadi politisi, mampu berjuang dengan maksimal.

Bahkan, komisi II DPR RI ujarnya, telah mengubah sedikit sistem terhadap para perempuan yang terjun dalam dunia politik melalui pemilihan umum. Saat ini, sudah jauh lebih ramah. Hanya saja, ada beberapa permasalahan yang perlu dibenahi. Khususnya dana kampanye dan kecurangan suara yang melibatkan politisi perempuan.

“Terbukti dari sejumlah bukti yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih rentan kecurangan itu didapatkan perempuan. Harusnya kecurangan perempuan itu lebih aman,” tuturnya.

Bias politik perempuan pun masih terjadi dalam partai. Ia merujuk pada partai politik yang kerap menempatkan perempuan pada nomor tiga atau enam pada pemilihan legislatif. Sedangkan persentase pria ditempatkan di nomor urut 1 dan 2 jauh lebih besar. Padahal, secara kapasitas, kader perempuan tidak kalah dengan laki-laki. “Ini yang harusnya diubah. Partai politik seharusnya juga lebih melek terhadap menempatkan nomor urut terhadap perempuan,” ucapnya.

Apalagi dengan gerakan Women March pada 8 Maret lalu yang dilakukan hampir di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Diharapkan mampu membuat gebrakan perubahan agar perempuan bisa setara dengan pria dalam dunia politik. (bersambung/udi)