Presiden Jokowi Ungkap Salah Satu Penghalang Ekonomi Indonesia

Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meninjau langsung pabrik PT Samick Indonesia, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/3/2018).Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meninjau langsung pabrik PT Samick Indonesia, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/3/2018).

INFONAWACITA.COM – Kepala Negara RI mengungkapkan salah satu penyebab penghalang perekonomian Indonesia untuk bergerak lebih cepat lagi. Presiden Jokowi menyampaikannya saat memberi arahan dalam rapat kerja pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jakarta International EXPO (JI-EXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Saya titip kepada bapak ibu Ketua DPRD, kepada seluruh bupati, wali kota, jangan bikin perda yang menghambat orang berusaha, yang menghambat investasi, yang membebani,” kata Presiden Jokowi di Hall B3 JI-EXPO, Rabu (27/3/2018).

Kepala Negara RI menyebutkan, sampai saat ini masih ada 42.000 aturan dan itu semua harus disederhanakan untuk memudahkan investasi.

“Bikin perda setahun 1, 2, 3 cukuplah. Saya sudah bilang ke DPR, bikin UU tidak perlu banyak, tidak perlu banyak-banyak. Semakin banyak aturan semakin ruwet negara ini,” kata Presiden Jokowi.

Info Terkait: Bantu Petani Durian, Ini Upaya PT KAI Daop 5

Kepala Negara RI menambahkan, 42.000 aturan yang ada saat ini secara tidak langsung juga telah menjerat kecepatan Indonesia dalam menjaring investasi.

“Saya memiliki PR, ada 42.000 aturan yang menjerat kita sendiri. Kita enggak bisa cepat karena terjerat sendiri. Apa itu UU, PP, Perda, Pergub, Perwali, Perbup. Hati-hati regulasi seperti itu dengan perubahan dunia yang cepat justru menjerat kita sendiri dalam memutuskan sebuah kebijakan. Daerah harus berani reformasi besar untuk permudah iklim investasi,” tutur Presiden Jokowi.

Kepala Negara RI juga meminta kepada seluruh pejabat di daerah. Baik gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD untuk memiliki satu visi dalam hal merealisasikan investasi. Presiden Jokowi menjelaskan, ekonomi nasional berhasil tumbuh di level 5,07% dan pada tahun ini ditargetkan tumbuh 5,4%. Sampai saat ini, ekonomi nasional masih berpotensi untuk terus tumbuh.

Info Terkait: Di Hadapan Anggota DPR, Perry Warjiyo Beberkan Fakta Perekonomian Indonesia Saat Ini

Momentum yang bisa dimanfaatkan pemerintah mulai dari tingkat kemudahan berusaha (EoDB) yang berhasil menduduki peringkat 72 dari yang sebelumnya di posisi 120.

“Ini loncatan yang tinggi, tapi 72 itu angkanya masih jauh, artinya di lapangan masih ruwet–orang mau urus apa masih ruwet. Saya targetkan tahun depan masuk 40 besar, ini akan mudah nanti. Image, persepsi internasional, dunia usaha akan baik,” kata Presiden Jokowi.

Info Terkait: Mulai Dibangun Tahun 2020, Pembangunan Bendungan Sungai Kusan Telan Rp1,8 Triliun

Selain itu, Indonesia juga menduduki posisi kedua sebagai negara dengan persepsi dan investasi terbaik dari US News. Kepala Negara RI berpesan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tetap bersinergi dalam memudahkan investasi.

“Itu persepsi, kalau mereka datang dan tidak sesuai persepsi ya lari lagi, enggak jadi investasi,” jelas Presiden Jokowi, seperti dikutip dari detik.com.