Rizal Ramli 'Kepret' Sri Mulyani soal Belanja Pemerintah Pakai Kartu Kredit

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli beberapa kali menyindir kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani. Salah satunya modernisasi pelaksanaan anggaran kementerian dan lembaga (K/L), dengan menginisiasi penggunaan kartu kredit sebagai metode baru dalam pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Saya bingung Menkeu keluarkan agar anjuran pakai credit card. Tidak ada itu, biaya transkasi besar, tapi bunga kredit kan tinggi. Tidak ada di seluruh dunia transaksi pakai credit card. Artinya jangan ada likuiditas miss match,” tuturnya, di ruang rapat Komisi XI, Jakarta, Senin (26/3/2018).

BERITA TERKAIT +

 Baca Juga: Kartu Kredit untuk APBN Terbit Bulan Depan

Rizal pun meminta, Komisi XI bertindak tegas terhadap mitra kerjanya, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Pasalnya, transaksi credit card biayanya bakal lebih besar.

“Kami minta DPR, galakan dikit gitu loh. Jangan Menkeu bilang prudent saja,” tegasnya.

Selain itu, Rizal Ramli juga menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kurang inovasi dalam membayar utang negara yang saat ini mencapai Rp4.000 triliun.

“16 tahun lalu ketika saya jadi Menko, kami tukar utang dengan utang sama Jerman. Kalau dilakukan hari ini karena isu lingkungnan besar, di Eropa, Jepang dan lainnya. Mungkin bisa dapat USD5-10 miliar. Tapi pemerintah hari ini tidak kreatif kurangi beban utang,” ujarnya.

 Baca Juga: Penyaluran APBN Akan Gunakan Kartu Kedit

Kemudian, lanjut Rizal Ramli, pemerintah bisa tukar utang berbunga mahal dengan murah. Seperti kerjasama ketika itu dengan Kuwait, pemerintah memberikan proyek pembangunan Jembatan Pasopati, Bandung.

“Kalau kretif kita tidak sekedar jadi antek. Saya berikan contoh, Pakistan perangi Terorisme, engggak punya uang tapi akhirnya dikasih uang. Jadi pemerintah bisa lebih canggih, sehingga tekanan terhadap CAD tidak sebesar hari ini,” tuturnya.

Menurut Rizal, Menteri Keuangan Sri Mulyani jangan hanya bicara perekonomian prudent, padahal buktinya semua defisit, seperti primer balance Rp68,2 triliun, negatif. Artinya kita meminjam untuk bayar pokok dan cicilan plus lebih besar.

“Itu buat primer balance negatif dan itu sudah lampu kuning. Kalau ada Menkeu katakan prudent come on. 1998 defisit kita kecil, tapi begitu ada angin topan terjadi krisis. Jadi saya minta Menkeu jangan sembarangan, jangan ngomong prudent, kalau itu primer balance positif bukan gali lobang bikin lebih dalam,” ujarnya.

(dni)