Selama Tak Langgar Aturan, BEI Dukung Pemerintah soal Holding Migas

JAKARTA, iNews.id – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mendukung penuh langkah pemerintah yang ingin membentuk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor minyak dan gas bumi (migas). Pembentukan holding BUMN di sektor migas sendiri saat ini tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

BEI menilai, rencana pemerintah yang ingin membentuk holding BUMN di sektor migas merupakan langkah yang tepat. Sebab, dengan adanya pembentukan holding tersebut sinergi antarperusahaan di sektor migas bisa semakin bagus ke depannya.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat mengungkapkan, selama proses holding tersebut tidak melanggar peraturan yang ada di sektor pasar modal, maka bisa dijalankan secara penuh.

“Sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar di sektor pasar modalnya kita bisa jalankan atau misalnya ada hal yang dilakukan produseral harus dilakukan terlebih dahulu,” kata Samsul di Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Sementara itu, saham negara yang saat kini ada di PGN akan dialihkan ke Pertamina di mana aksi korporasi tersebut sudah berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Kedalam Modal Saham Pertamina.

Sebagai informasi, rencana pemerintah yang ingin membentuk holding BUMN migas hanya tinggal menghitung hari. Kementerian BUMN kini hanya perlu menanti surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait nilai saham pemerintah di PGN yang dialihkan ke Pertamina.

Deputi Bidang Usaha Tambang, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno memperkirakan, pengesahan holding migas akan teralisasi di pekan depan. Hal ini akan ditandai dengan digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Pertamina.

Namun, sebelum RUPST digelar, Kementerian BUMN masih menunggu proses pengesahan surat KMK terkait pengalihan akta saham PGN ke Pertamina yang akan selesai di pekan ini. Karena itu, bila tidak ada aral melintang pembentukan holding migas resmi terbentuk pekan mendatang.

“Tanggal 6 bu menteri (BUMN) kirim surat ke Menteri Keuangan. Kemudian diproses. Nah mudah-mudahan minggu ini selesai. Minggu ini keputusan menteri keuangan mengenai nilai saham yang dialihkan. Kalau setelah itu dibuat akta pengalihan RUPS pertamina. RUPS berarti minggu depan,” ujar dia.

Editor : Ranto Rajagukguk