Setelah Sri Mulyani, Kemenkeu Jelaskan Utang RI lewat Video Pendek

JAKARTA, iNews.id – Utang luar negeri Pemerintah Indonesia menyentuh angka Rp4.000 triliun per Februari 2018. Besarnya jumlah utang tersebut memicu polemik belakangan ini. Sejumlah kalangan mengkritik Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan mengkhawatirkan dampak utang tersebut.

Terhadap kekhawatiran itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam banyak kesempatan menjelaskan, kebijakan utang dilakukan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan domestik. Lewat utang, pemerintah ingin agar masyarakat bisa memegang surat utang supaya ekonomi lebih stabil.

Secara khusus, Sri Mulyani juga menjelaskan perihal utang tersebut dalam akun media sosial miliknya. Terdapat beberapa poin, salah satunya utang terus dikelola secara sehat, kredibel, dan berkelanjutan.    

BACA JUGA: Poin-Poin Ringkas Pembelaan Sri Mulyani soal Utang Pemerintah

Penegasan serupa juga dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menjawab pro-kontra terkait utang RI yang terus naik sejak 2015, Kemenkeu merilis video pendek yang diunggah di Twitter. Video berdurasi 1 menit itu hingga siang ini telah dilihat 14.400 kali, disukai 410 orang dan di re-tweet 581 kali.

Video yang diawali dengan gambar keramaian orang berjalan kaki itu diberi judul ”GAMBLANG TENTANG UTANG”. Kemenkeu menyatakan, posisi utang luar negeri Indonesia per Februari 2018 berada pada kisaran Rp 4.000 triliun.

”Apakah jumlah tersebut mengancam stabilitas ekonomi negara saat ini?,” tanya Kemenkeu dalam video tersebut. ”Jawabannya adalah tidak!”

Kemenkeu menjelaskan, rasio utang Indonesia per Februari 2018 29,2 persen dari PDB.Ini menunjukkan bahwa jumlah utang tersebut masih dalam batas aman, yang diperbolehkan UU Nomor 17 Tahun 2003, yakni sebesar 60 persen dari PDB.

Menurut Kemenkeu, tiga lembaga pemeringkat di dunia Fitch, S&P dan Moody’s menilai bahwa perekonomian Indonesia saat ini sehat. Ini sekaligus membuktikan bahwa Indonesia layak dijadikan tempat berinvestasi.

”Apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia memiliki rasio utang paling rendah,” tulis Kemenkeu. Sebagai komparasi disertakan data utang negara-negara Asia Tenggara per Desember 2017, yakni Malaysia (berkisar 50,8 persen), Thailand (32,5 persen), Vietnam (62,40 persen), dan Indonesia (29,2 persen).

BACA JUGA: Utang Sudah Lampu Kuning, Rizal Ramli Minta Pemerintah Jujur

Kemenkeu menyatakan, risiko gagal membayar utang juga dipengaruhi oleh faktor inflasi. Dibandingkan dengan Turki, anggota G-20 yang memiliki iklim ekonomi paling mirip, nilai Inflasi Indonesia lebih rendah. Turki berada pada kisaran 10,26 persen (debt to GDP: 28,3 persen). Adapun Indonesia 3,18 persen (debt to GDP: 29,2 persen).

Kemenkeu menegaskan, hampir tidak ada satu pun negara maju dan berkembang di dunia yang tidak memiliki utang. Bahkan negara yang memiliki cadangan minyak berlimpah seperi Arab Saudi, juga memiliki utang yang berada pada kisaran 17,3 persen dari PDB.

”Utang negara bukanlah sebuah ancaman jika dikelola secara prudent,” kata Kemenkeu. Lantas, bagaimana cara pemerintah mengelola utang? Kemenkeu mempersilakan publik untuk mendapatkan informasi lengkap di www.kemenkeu.go.id/menjawabutang.

Editor : Zen Teguh