Soal Holding Migas, Sri Mulyani Janjikan Terbitkan Aturan Pekan Ini

BOGOR, iNews.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan menerbitkan surat keputusan terkait peralihan saham PT PGN (Persero) Tbk ke PT Pertamina (Persero) dalam waktu dekat ini. Pasalnya, pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak bumi dan gas (migas) masih menantikan SK dari Menteri Keuangan.

“Ya kalau malam ini saya kembali ke kantor, saya tandatangan, kalau sudah selesai dari biro hukum, paling telat besok (Rabu),” ucapnya ditemui dalam acara silaturahmi sekaligus peluncuran proses perizinan kepabeanan online di Aula PT Samick, Cileungsi, Bogor, Selasa 27 Maret 2018.

Dia menjelaskan, lambatnya proses peralihan itu karena dokumen PGN yang berada di Kementerian Keuangan masih dalam pemeriksaan oleh biro hukum. “Iya sedang diproses saja, keputusan menteri keuangannya draftnya yang sedang diperiksa dari sisi hukum saja enggak ada masalah,” ujarnya.

Kementerian BUMN terus mengebut pembentukan holding BUMN migas menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Pertamina (Persero).

Menteri BUMN Rini Soemarno optimistis pembentukan holding BUMN Migas akan memberi dampak positif terhadap upaya pemerintah yang ingin memajukan kegiatan sektor migas melalui perusahaan pelat merah. Dengan meleburkan PGN ke Pertamina, aset dan modal menjadi besar sehingga mudah dalam melakukan ekspansi usaha.

“Karena ini kalau masuk ke Pertamina akan menjadi modal tambahan Pertamina. Balance sheet-nya, neracanya Pertamina menjadi sangat kuat. Karena yang tadinya modal ini dicatatnya di neraca perdagangan pemerintah, sekarang pindah dicatatnya di neraca Pertamina. Jadi, jumlah itu sangat besar dan Pertamina akan menjadi sangat sehat,” tuturnya.

Namun, masih ada kendala lain yang memang perlu dicermati dalam merealisasikan holding BUMN Migas, yakni valuasi saham PT Pertagas. Anak usaha Pertamina ini memang harus melebur ke dalam PGN jika holding BUMN Migas terbentuk. Hal ini untuk mengantisipasi tumpang tindih bisnis Pertagas dan PGN yang fokus dalam infrastruktur dan distribusi gas.

Rini menyatakan, untuk meleburkan anak usaha Pertamina itu ke PGN, penilaian terhadap valuasi saham memerlukan rapat pembahasan khusus. “Nilai saham Pertagas belum. Kita sedang mengevaluasi, tentunya itu tidak terlepas, jangan lupa bahwa PGN ini kan perusahaan publik. Mau Pertagas masuk ke PGN harus RUPS luar biasa lagi,” ujarnya.

Editor : Ranto Rajagukguk