Soal Utang Pemerintah Rp 7.000 T, Menteri Darmin: Kata Siapa?

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution angkat bicara soal utang pemerintah yang disebut-sebut mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun. Hal itu menanggapi pernyataan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terkait jumlah total utang pemerintah tersebut.

“Kata siapa? Utang itu dari dulu bukan utang pemerintah saja. Malah pemerintah ini membayar utang-utang termasuk yang dulu,” kata Darmin di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Maret 2018.

Sebelumnya, peneliti Indef, Riza Annisa Pujarama, mengatakan utang pemerintah terus meningkat sejak 2015 secara agresif. Peningkatan utang itu dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo.

Baca: Utang ke Cina Naik, Indef Ingatkan Pemerintah Soal Risiko Politik

Riza mengungkapkan bahwa sebenarnya total utang negara Indonesia telah mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun. Utang pemerintah tersebut dialokasikan untuk membiayai defisit anggaran. Sedangkan, utang swasta berasal dari swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kementerian Keuangan dalam APBN 2018 menyatakan total utang pemerintah mencapai Rp 4.772 triliun. Namun, jika menelisik dataout-standing Surat Berharga Negara (SBN) posisi September 2017 sudah mencapai Rp 3.128 triliun, terdiri SBN denominasi rupiah sebanyak Rp 2.279 triliun, dan dalam denominasi valas Rp 849 triliun. “Sementara, utang swasta tahun 2017 telah mencapai sekitar Rp 2.389 triliun,” kata Riza di kantor Indef, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Maret 2018.

Berdasarkan data Bank Indonesia, hingga akhir Januari 2018 utang Indonesia tercatat sebesar US$ 357,5 miliar atau setara dengan Rp 4.928,1 triliun. Utang itu terdiri atas utang sektor pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 183,4 miliar serta utang swasta sebesar US$ 174,2 miliar.

Menurut data tersebut, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia terbilang cukup terkendali. Utang luar negeri Indonesia tumbuh stabil sebesar 10,3 persen yoy. Pertumbuhan itu bersumber dari pertumbuhan utang luar negeri sektor swasta sebesar 6,8 persen yoy dan sektor pemerintah serta bank sentral sebesar 13,7 persen yoy.

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 tetap didominasi jangka panjang dengan pangsa sebesar 85,9 persen dari total utang luar negeri. Pertumbuhan jangka panjang itu meningkat dari 8,9 persen yoy pada Desember 2017 menjadi 9 persen yoy pada Januari tahun ini. Sementara, pertumbuhan utang luar negeri jangka pendek melambat dari 19,8 persen menjadi 18,3 persen yoy.