Sri Mulyani dan Tudingan Bunga Tinggi di Tumpukan Utang RI

ANALISIS

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Kamis, 29/03/2018 10:21 WIB

Bagikan :  

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah kembali dihujani tudingan soal pengelolaan utang. Seolah tak puas menyerang dari sisi rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kini semua pertanyaan tertuju pada biaya pendanaan (cost of fund) Surat Berharga Negara (SBN), yang kini mengambil bagian terbesar dalam utang negara.

Berdasarkan data Kemenkeu, kini total utang dalam bentuk SBN sudah mencapai Rp3.257,6 triliun per akhir Februari 2018. Angka ini tercatat 80,73 persen dibanding total seluruh utang outstanding pemerintah sebesar Rp4.034,8 triliun.

Di sisi lain, saat ini tingkat imbal hasil (yield) SBN dengan tenor 10 tahun mencapai 6,78 persen per 23 Maret 2018. Imbal hasil ini dianggap lebih tinggi dari Vietnam yang hanya 4,17 persen, Thailand sebesar 2,39 persen, bahkan hingga Malaysia sebesar 3,95 persen. Maka dari itu, tak heran jika bunga surat utang jadi sorotan.

Mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid Rizal Ramli menyebut bahwa masyarakat telah dirugikan oleh keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lantaran tak bisa menegosiasikan bunga utang menjadi lebih murah. Ini membuat bunga utang yang diperoleh Indonesia tinggi dan penerimaan pajak yang didapat dari masyarakat banyak disedot untuk membayar bunga utang tinggi.

“Saya minta Sri Mulyani tukar bond dengan pembiayaan yang lebih murah, karena harusnya Indonesia di bawah Thailand, Vietnam, dan Filipina,” ujar Rizal.

Ia bahkan menantang Sri Mulyani untuk menukar kembali surat utang luar negeri yang telah dikeluarkan Indonesia agar bisa mendapatkan bunga yang lebih murah dan tak membebani masyarakat. Menurutnya, Sri Mulyani seharusnya bisa memperjuangkan hal itu lantaran peringkat surat utang Indonesia yang sudah jauh lebih baik.

Penerbitan utang dengan bunga rendah sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Agus D W Martowardojo kala mengisi kursi bendahara negara yang ditinggalkan Sri Mulyani beberapa tahun lalu. “Ini sudah dibuktikan saat Agus Marto jadi Menteri Keuangan. Bunga bond saat itu turun satu persen di bawah tiga negara lain,” kata Rizal.



Pernyataan Rizal pun diamini oleh ekonom. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyebut bahwa yield SBN sangat tinggi dibanding global bond yang diterbitkan oleh perusahaan swasta di kisaran 3 persen. Selain itu, yield SBN saat ini juga masih jauh lebih tinggi ketimbang bunga pembiayaan dari Consultative Group on Indonesia (CGI) yang berada di kisaran 2 hingga 3 persen beberapa tahun lalu.

CGI adalah lembaga donor internasional yang berdiri pada 1992 hingga 2007 guna mengkoordinasikan pinjaman dari luar negeri kepada Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan Bank Dunia.

Dengan yield SBN saat ini, ia menganggap pemerintah tengah mengobral pembiayaan Indonesia karena menurutnya masih ada peluang Indonesia mendapatkan pembiayaan yang lebih baik lagi. Apalagi menurutnya, pembiayaan melalui SBN dianggap rentan dengan beberapa risiko.

Ia berkisah, kala pemerintah meminjam dana dari CGI, bunganya memang kecil namun dengan persyaratan yang ketat. Selain itu, tenaga pendamping yang digunakan pun harus berasal dari CGI juga.

“Dulu kan kalau dari CGI, utang ini dipelototi betul. Kalau buat jalan, ya tentu benar-benar harus dibikin jalan. Kalau sekarang, dengan SBN, pemerintah bebas untuk melakukan apa saja. Tidak ada masyarakat yang bisa mengecek utang dari SBN ini larinya ke mana,” ujar Enny.

Kondisi ini, lanjut dia, bisa semakin parah karena sifat SBN yang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Dengan demikian, jika investor sudah tidak percaya lagi dengan Indonesia, maka investor bisa menarik uangnya dan menyebabkan arus modal keluar (capital outflow).

Kondisi ini kian bahaya karena berdasarkan data Kemenkeu per 27 Maret 2018, 39,12 persen dari SBN dipegang oleh pihak asing. “Kalau dengan lembaga lain kan pemerintah bisa reprofiling utang kalau ada apa-apa, sedangkan kalau dengan investor ya bisa apa. Kalau ada apa-apa mereka bisa jual,” tutur dia.

Total utang pemerintah saat ini sudah menembus Rp4.000 triliun. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal juga mempertanyakan besaran yield surat utang Indonesia saat ini. Pasalnya, kondisi makroekonomi Indonesia pun terbilang stabil.

Tahun ini, pertumbuhan ekonomi ditarget 5,4 persen dan inflasi pun diharapkan bisa di posisi 3,5 persen.

“Ini juga pertanyaan bagi saya. Semua lembaga pemeringkat naikkan rating investasi, seharusnya imbal hasil SBN bisa lebih turun lagi dibanding saat ini,” jelas Faisal.

Menurutnya, yield SBN yang semakin rendah sangat baik karena bisa menurunkan cost of fund dari SBN. Ujung-ujungnya, ini bisa menurunkan beban pembayaran utang jatuh tempo beserta bunganya.

“Yield ini kan dengan tenor yang panjang semakin besar pula yield-nya. Ini nanti akan sangat membebani masyarakat Indonesia beberapa tahun yang mendatan,” tutur dia.

Makanya, cara paling aman menurut Faisal adalah mengurangi ketergantungan akan utang. Ini bisa dilakukan perlahan dengan menggenjot penerimaan, utamanya dari segi perpajakan. Ia menekankan bahwa belanja yang besar harus diikuti dengan penerimaan yang sesuai, jangan sampai ruang fiskal menjadi lebih sempit.

Saat ini, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di angka 2,19 persen. Angka ini memang membaik dibanding tahun lalu yakni 2,57 persen.

“Selain itu, jika pemerintah nantinya tak bergantung dengan utang, yield pun lambat laun bisa turun. Kalau yield turun, saya yakin investor mau menanamkan modalnya di surat utang pemerintah Indonesia. Risikonya masih aman, dan Indonesia punya daya tarik dari sisi pasar yang besar,” ungkap dia.

Meski diberondong keraguan ihwal bunga utang, Sri Mulyani hanya melengos. Ketika ditanya soal kritikan mengenai yield SBN, Sri Mulyani hanya tersenyum.

“Itu nanti saja ya,” ujar dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.



Tak Perlu Restrukturisasi Utang

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo memandang Indonesia belum perlu melakukan restrukturisasi utang luar negeri karena masih berada dalam rasio yang wajar yakni sebesar 34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Perry yang baru lolos dari fit and proper test sebagai Gubernur BI, mengatakan, utang sebuah negara baru dikatakan membahayakan jika rasionya sudah mencapai lebih dari 60 persen terhadap PDB.

“Saya tidak melihat perlunya restrukturisasi utang, karena restrukturisasi utang terjadi kalau tidak lagi bisa membayar,” ucap Perry, Rabu (28/3).

Di sisi lain, restrukturisasi utang juga akan membuat kepercayaan internasional dan negara peminjam turun kepada Indonesia. Untuk itu, Perry lebih sepakat jika pemerintah dan seluruh perusahaan yang memiliki utang luar negeri memperkuat manajemen risikonya terhadap utang.

“Oleh karena itu pada 2014 lalu kami gagas kewajiban bagi seluruh swasta yang punya utang luar negeri harus memperkuat manajemen risikonya,” tutur Perry.

Beberapa manajemen risiko yang bisa dilakukan, antara lain kewajiban lindung nilai terhadap risiko nilai tukar dan memiliki kriteria kredit berupa kredit rating tertentu.



Menurut Perry, mayoritas utang luar negeri Indonesia atau sekitar 84 persen merupakan utang jangka panjang di atas satu tahun. “Tapi kebanyakan untuk jangka panjang, memang ada sebagian yang mudah keluar masuk dan membuat instabilitas,” terang Perry.

BI mencatat, total utang luar negeri Indonesia hingga Januari 2018 sebesar US$357,5 miliar, naik 10,3 persen secara tahunan dibandingkan posisi Januari 2017 sebesar US$324,3 miliar.

Bila dirinci, utang luar negeri pemerintah dan BI sebesar US$183,4 miliar atau 51,3 persen dari total utang dan sisanya US$174,2 miliar berasal dari swasta.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan menambahkan pemerintah tetap perlu memperhatikan skema pembayaran utang, kendati BI bilang rasio utang masih aman.

“Jangan hanya faktor PDB saja yang dilihat, tapi juga harus dilihat siapa yang melunasi utang itu. Kalau tidak lunas, siapa yang melunasi. Apakah pemerintahan selanjutnya diwariskan utang?” ungkap Taufik. (agi)

Bagikan :