Sri Mulyani : Sejak Jadi Menkeu Rasio Utang Sudah Turun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasio utang Indonesia terhadap Product Domestic Bruto (PDB) sudah berhasil bahkan saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Keuangan era Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengklaim pada kurun waktu 2005-2010 rasio utang turun dari 47 persen menjadi 26 persen.

“Pada kurun 2005-2010, saat masa saya menjabat Menteri Keuangan sebelum ini, Indonesia berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 47 persen ke 26 persen, suatu pencapaian yang sangat baik, dan APBN Indonesia menjadi semakin sehat, meski jumlah nominal utang tetap mengalami kenaikan,” jelas Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima Jawapos.com di Jakarta, Sabtu (24/3).

Demikian juga dengan kekhawatiran mengenai posisi keseimbangan primer, dia menyebut pemerintah dalam berbagai penjelasan dan siaran pers telah menyatakan akan menurunkan defisit keseimbangan primer, agar APBN menjadi instrumen yang sehat dan sustainable.

“Buktinya, pada tahun 2015 keseimbangan primer mencapai defisit Rp 142,5 triliun, menurun pada tahun 2016 menjadi Rp 125,6 triliun, dan kembali menurun pada tahun 2017 sebesar Rp 121,5 triliun. Untuk tahun 2018, Pemerintah menargetkan keseimbangan primer menurun lagi menjadi Rp 87,3 triliun,” jelasnya.

Adapun, untuk 2019 dan kedepannya pemerintah akan terus menurunkan defisit keseimbangan primer untuk mencapai nol atau bahkan mencapai surplus. Sehingga utang dalam APBN juga ditujukan untuk membantu membangun pendalaman pasar keuangan dan obligasi di dalam negeri.

“Jadi utang tidak hanya sebagai alat menambal defisit belanja Pemerintah, namun juga sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah investor ritel yang membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang meningkat setiap tahun sejak diterbitkannya SBN ritel tahun 2006, yaitu sebesar 16.561 investor ritel dalam negeri, dan mencapai 83.662 investor ritel pada 2016.

“Secara jumlah total pada 2018, investor ritel pemegang SBN telah mencapai 501.713. Bahkan investor individual ini ada yang berusia di bawah 25 tahun (sekitar 3 persen), hingga diatas 55 tahun. Ibu rumah tangga juga telah mengenal dan berinvestasi pada SBN yang mencapai sekitar 13-16 persen,” tuturnya.

Untuk itu, dia menilai pemerintah masih perlu mengembangkan terus pendalaman pasar dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembelian obligasi negara maupun korporasi. Sebab, pasar keuangan yang dalam dan tebal akan menjadi salah satu pilar menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

“Ini juga untuk menjawab mereka yang merasa khawatir dengan proporsi asing dalam pembelian obligasi (SBN) kita. Oleh karena itu, Pemerintah terus melakukan diversifikasi instrumen utang, agar partisipasi masyarakat luas dapat terus ditingkatkan,” tandasnya.

(uji/JPC)