Sri Mulyani Terapkan Aturan Baru Genjot Investasi Hulu Migas

Jakarta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini mengumumkan aturan terkait pemeriksaan bersama hulu migas. Pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban bagi hasil dan PPh Migas kini dilaksanakan secara bersama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Demikian dikutip detikFinance dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Melalui kebijakan ini, pemeriksaan atas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) akan dilakukan oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia. Kebijakan ini diyakini bisa meningkatkan kepastian hukum bagi KKKS karena hanya ada satu pemeriksaan sehingga mengurangi potensi sengketa dan pada saat yang bersamaan menekan beban biaya kepatuhan.

Bagi pemerintah, kebijakan ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan serta mendorong kemudahan berusaha dan investasi di sektor hulu minyak dan gas.

Selain itu, Sri Mulyani juga memperluas kriteria wajib pajak (WP) yang berhak mendapatkan mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu wajib pajak dengan riwayat kepatuhan yang baik, wajib pajak dengan nilai restitusi kecil, dan pengusaha kena pajak berisiko rendah. Dalam kebijakan yang baru ini, kelebihan pembayaran yang berhak mendapatkan restitusi dipercepat dinaikkan 900% sebagai berikut:

PPh Orang Pribadi non karyawan dengan restitusi maksimum ketentuan lama Rp 10 juta dan kebijakan baru menjadi Rp 100 juta, PPh/WP Badan dengan restitusi maksimum ketentuan lama Rp 100 juta dan kebijakan baru Rp 1 miliar, danPPN/Pengusaha Kena Pajak dengan restitusi maksimum Rp 100 juta dan kebijakan baru Rp 1 miliar.

Kategori pengusaha kena pajak berisiko rendah juga diperluas untuk secara otomatis mencakup eksportir mitra utama kepabeanan, dan eksportir operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator). Selain itu, prosedur penelitian yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga lebih disederhanakan untuk mempercepat proses pemberian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Kebijakan restitusi dipercepat merupakan fasilitas khusus bagi WP yang memiliki riwayat kepatuhan baik, dan tingkat risiko yang relatif rendah terhadap penerimaan negara. Pemberian fasilitas khusus ini memberi manfaat bagi arus kas perusahaan sehingga diharapkan mendorong WP untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kebijakan baru yang diumumkan hari ini ditujukan agar lebih banyak lagi WP yang dapat memanfaatkan fasilitas restitusi dipercepat yang pada akhirnya akan meningkatkan kemudahan berusaha dan mengurangi beban opportunity cost akibat proses pemeriksaan restitusi yang panjang dan memakan waktu lama.

Bagi pemerintah sendiri, kebijakan ini akan membebaskan sumber daya yang saat ini digunakan untuk pemeriksaan restitusi sehingga dapat fokus pada upaya pengawasan atas wajib pajak dengan risiko tinggi.

Penyederhanaan Prosedur Pembebasan PPN dan PPnBM

Selain mengumumkan dua kebijakan tersebut, Sri Mulyani juga mengumumkan penyederhanaan prosedur pemberian fasilitas pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada badan internasional serta pejabatnya terkait penyelenggaraan kegiatan yang dihadiri oleh kepala negara dan/atau pimpinan badan internasional.

Dalam prosedur yang baru, fasilitas pembebasan tersebut dapat diperoleh tanpa Surat Keterangan Bebas dari Ditjen Pajak dan Surat Rekomendasi dari Menteri Sekretaris Negara, melainkan cukup dengan surat persetujuan dari pimpinan kementerian/lembaga terkait, dengan melampirkan rincian daftar barang/jasa beserta identitas penjual/penyedia.

Tiga kebijakan di atas merupakan bukti komitmen pemerintah dalam melaksanakan reformasi perpajakan termasuk melalui penyederhanaan regulasi, dan peningkatan sinergi antar unit kerja yang diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan yang pada gilirannya akan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

Bagi masyarakat/Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan Ditjen Pajak, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.

(ara/ara)